Merdeka.com - Koordinator Forum Pemuda Jawa Barat Peduli Pemilu Bersih (FPJBPPB) Auzan Hasan meminta Bupati Bandung Barat AA Umbara Sutisna dinonaktifkan. Hal itu dia sampaikan saat menyambangi Bawaslu RI, Jakarta Pusat.

Auzan menilai, Umbara telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai pemimpin daerah. Karena, dalam potongan video yang beredar, Umbara telah memberikan pernyataan tukar suara terkait pilpres dan pileg untuk teritorial kuasanya beredar.

"Video ini tepatnya beredar pada 27 Desember 2018. Video ini telah banyak diketahui publik hingga membuat sebagian besar masyarakat Kabupaten Bandung Barat merasa geram. Bagi sebagian masyarakat hal ini menjadi dasar atas dugaan penyalahgunaan kewenangan," kata Umbara di Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Jumat (4/1).

Auzan pun menyayangkan perilaku tersebut, karena tidak mencerminkan sebagai pemimpin yang menaati hukum dan memberikan contoh kepada masyarakat menjelang pesta demokrasi.

"Kami meminta AA Umbara yang saat ini menjabat sebagai Bupati Kabupaten Bandung Barat di nonaktifkan selama belum ada putusan pasti terkait pemberitaan yang menduga AA Umbara melakukan penyalahgunaan kewenangan," ujarnya.

Menurutnya, perbuatan yang dilakukan oleh Umbara diduga telah melanggar Pasal 3 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Selain itu pasal 42, pasal 80 ayat (3), pasal 81 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga diduga terlanggar," sebutnya

Atas dasar itulah pihaknya meminta Polri dan Bawaslu mengusut tuntas dan bersikap tegas atas dugaan penyalahgunaan kewenangan tersebut.

"Bawaslu RI dan Bawaslu Jabar dan Kabupaten Bandung Barat harus merespons cepat atas situasi ini. Berikan sanski apabila memang ada pelanggaran," tandasnya.