Formappi nilai kerja DPR serampangan dan banyak penyimpangan

Merdeka.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen menilai kinerja anggota DPR periode ini masih jauh dari harapan. Banyak pembahasan UU yang masuk dalam prolegnas tidak terlaksana dengan baik.

Selain itu, anggota DPR juga dinilai tidak melakukan pengawasan dengan baik dalam hal penggunaan anggaran pada mitra kerja mereka di kementerian. DPR pun dianggap tak transparan dan serampangan.

"Legislasi tidak menghasilkan UU prioritas, anggaran tidak efisien, efektif dan transparan. Serta pengawasan minim hasil, kelembagaan kurang dan tidak fungsional," jelas peneliti senior Formappi, Tommy Legowo, dalam jumpa pers bertema Evaluasi Kinerja DPR kasa Sidang III di Kantor Formappi, Matraman Jakarta Timur, Kamis (21/5).

Tommy mengambil contoh soal UU Pilkada yang dinilainya banyak penyimpangan. Dia menduga penyebabnya karena waktu pembahasan begitu singkat dan membuat legislatif dengan mudah melakukan revisi hingga berdampak pada melemahnya kepastian hukum dan ketidakstabilan hidup berbangsa.

"Upaya revisi yang begitu cepat membuktikan DPR bekerja untuk melayani kepentingan sendiri dan mengabaikan kewajiban melayani rakyat melalui pembahasan RUU yang diprioritaskan," jelas Tommy.