Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang segera mengumumkan caleg mantan narapidana (napi) korupsi adalah sebuah pencitraan. Maka, dia meminta KPU tak perlu lakukan pencitraan.

"KPU enggak usah pencitraan. KPU tuh jaga keadilan pemilu saja," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (29/1).

Ia menilai KPU hanya sedang pencitraan agar tidak dituduh korupsi oleh KPK. Sehingga turut serta dalam program pemberantasan korupsi.

"Itu gimmick KPU saja kan. KPU mau pencitraan di situ ya enggak dapat. Mau nunjukkin dia anti-korupsi, supaya enggak dituduh korupsi," ungkapnya.

Fahri menuturkan KPU tidak perlu mengikuti agenda pemberantasan korupsi dari KPK. Cukup saja dengan melaksanakan tugas sesuai aturan Undang-Undang (UU).

"KPU enggak usah main gimmick-gimmick. KPU pastikan rakyat, peserta pemilu puas dengan DPT yang ada," ungkapnya.

"Pastikan petugas pemilu ada di semua TPS dan membawa surat suara, formulir-formulir sampai ke tingkat pusat nih utuh. Karena kardusnya bisa juga rusak. Pastikan pemerintah menjaga keamanan TPS," ucapnya.

Diketahui, KPU akan mengumumkan daftar nama calon anggota legislatif mantan narapidana kasus korupsi. Secara terang, langkah tersebut dilakukan lewat lewat situs resmi KPU RI.

"Paling tidak di website KPU ditayangkan terus dan nanti bisa dikutip oleh siapapun karena menjadi pengumuman KPU Di websitenya KPU. Karena kan situs resmi KPU," ujar Komisioner KPU Hasyim Asyari pada November 2018.