Fahri Hamzah soal antiparpol: Jokowi produk parpol

Merdeka.com - Wacana penambahan syarat bagi calon independen dalam revisi UU Pilkada No 8 tahun 2015 masih belum menemui titik kejelasan. Meski Pemerintah meminta DPR tak boleh berpikir praktis dengan menambahkan syarat hingga 10 sampai 20 persen dari jumlah pemilih tetap bagi calon independen, sejauh ini belum ada keputusan di DPR apakah wacana itu tetap dimaksudkan dalam poin revisi.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, usulan DPR tidak bermaksud menjegal calon independen semisal Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pemerintah, kata Fahri, tidak boleh membuka peluang bagi lahirnya pikiran anti parpol di Indonesia.

"Saya kira pemerintah tidak akan membiarkan proses mempersulit masuknya calon independen, tapi juga pemerintah dan kita semua tidak boleh membiarkan tumbuhnya iklim menganggap remeh parpol. Tidak boleh," kata Fahri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/3).

Dia mengatakan parpol adalah roh utama demokrasi. Calon independen boleh, asal tidak mempopulerkan semangat anti parpol.

"Masa depan demokrasi Indonesia itu parpol, tidak ada negara demokratis di dunia ini yang bisa tumbuh tanpa parpol. Parpol itu mutlak di dalam tradisi demokrasi. Tidak boleh juga ada semangat anti parpol dan menganggap remeh parpol, dan menganggap parpol tidak punya masa depan. Itu cara berpikir keliru," kritik dia.

Fenomena Ahok, menurut dia, mengisyaratkan tumbuhannya semangat anti parpol di Indonesia. Padahal, kata dia banyak figur politis yang mempunyai kapasitas dan kredibitas baik. Dalam hal ini, Fahri mengatakan figur dari parpol adalah Presiden Jokowi sebagai contohnya.

"Memang ada kekuatan yang cara berpikirnya dikotomis, ke mana-mana kampanye antiparpol kemudian saat yang bersamaan mencoba mengajukan calon independen. Padahal itu harusnya digugat cara berpikir itu, sebab harusnya orang-orang baik itu juga banyak dalam parpol, dan kenyatannya begitu, Jokowi produk parpol," jelas dia.

Politisi PKS ini mengatakan Ahok adalah suatu ironi politik di Indonesia. Mantan bupati Belitung Timur itu kerap pindah partai dan kemudian maju secara independen yang seolah-olah menyalahkan parpol.

"Saudara Ahok itu meskipun dia berpindah-pindah partai dari ke Golkar didukung Gerindra dan PDI P, tidak boleh kemudian seolah-olah dia gak perlu partai. Padahal dia lompat dari partai ke partai. Jadi ini ironi yang tidak boleh terus dibiarkan," katanya.

"Sekali lagi masa depan masa depan dari Indonesia, demokrasi itu ada pada parpol. Kekuatan individiual itu ada tapi toh kenyataannya dia dibesarkan parpol," pungkas dia.