Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah mengusulkan pada Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turut memanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya usulnya itu layak disampaikan karena ia adalah anggota DPR yang notabene adalah wakil Rakyat.

"Sebagai anggota DPR. Jadi gini, anggota DPR dipilih rakyat untuk ngomong. Kalau jubir jangan ngomong kalau enggak dikasih perintah dari Presiden," kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (25/8).

Sebelumnya juru bicara Kepresidenan, Johan Budi juga sempat mempertanyakan status Fahri yang meminta Jokowi untuk hadir jika di panggil oleh pansus angket KPK. Mendengar hal itu Fahri sontak membeberkan perbedaan status anggota DPR dengan seorang juru bicara kepresidenan. Diketahui, Johan Budi merupakan mantan Juru Bicara dan Plt Wakil Ketua KPK.

"Kalau jubir jangan ngomong kalau enggak dikasih perintah dari Presiden. Diam tutup mulut. Dia harus disiplin. Apa yang dikatakan Presiden itu yang dia katakan. Jangan bermanuver, jangan bermain opini dan jangan jadi agen Novel, jangan jadi agen KPK di Istana. Dia disumpah sebagai pejabat negara, tertib," ungkapnya.

"Dia hanya boleh ngomong kalau diperintah Presiden. Kalau saya bebas! Saya dipilih rakyat, disumpah, ya untuk ngomong. Urusan apa coba Johan Budi mempersoalkan DPR? Siapa dia siapa saya? Kasihan kawan ini," ujarnya.

Diketahui, Fahri Hamzah sebelumnya mengusulkan agar Pansus memanggil Presiden guna menindaklanjuti temuan temuan Pansus angket KPK indikasi penyimpangan kinerja KPK. Empat temuan penyimpangan kinerja KPK itu yakni menyangkut tata kelola kelembagaan, sistem penegakan hukum, masalah SDM, dan tata kelola anggaran KPK.

"Pak Jokowi dan JK sebagai pimpinan kabinet harus mulai mengondisikan, apapun temuan DPR ini harus dipandang secara positif dan harus ada follow up secara positif juga dari pihak pemerintah," kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8).

Bahkan, Fahri mengusulkan agar Pansus memanggil Presiden Jokowi untuk diminta keterangan soal koordinasi KPK. Sebab, selama ini KPK dinilai bekerja tanpa koordinasi dengan Presiden.

"Saya misalnya mengusulkan agar presiden harusnya ditanya. Bagaimana sebetulnya ada KPK yang bekerja tanpa koordinasi dengan presiden. Saya sendiri seharusnya presiden dihadirkan. Bagaimana tanggapan presiden," ujarnya.

Terkait usulan itu Johan Budi mengatakan sampai saat ini belum ada permintaan resmi agar Presiden Jokowi bersedia datang ke hadapan Pansus. "Sampai hari ini belum ada informasi itu yang masuk. Sehingga saya tidak bisa menjawab ini," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/8).