Fahri: Dulu PKS marah soal Boediono, sekarang benar kena kasus
Merdeka.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah berbicara lantang soal koalisi. PKS mengaku tak mau lagi ditipu seperti zaman koalisi dengan Demokrat.
"Koalisi itu bukan masalah kawin-kawinan. Tapi konsepnya dulu bagaimana," kata Fahri Hamzah saat menghadiri pertemuan tokoh ormas dan pemimpin partai Islam di Cikini, Jakarta, Kamis (17/4).
Fahri mengatakan pihaknya berkaca dari pengalaman koalisi tahun lalu di mana Demokrat menentukan sepihak Boediono sebagai Wakil Presiden tanpa meminta persetujuan PKS selaku salah satu partai koalisi.
"Saya kan ngotot waktu penentuan Pak Boediono, karena kok ada wakil presiden tidak diomongin dengan kami. Saya protes, tetapi waktu itu pak Andi Alfian Mallarangeng mengatakan sudah melalui penelitian dan segala macam, dan sekarang namanya disebut dalam kasus," kata Fahri Hamzah.
Menurut dia, dari pada berkoalisi dengan ketidakjelasan, maka partainya lebih baik menjadi oposisi.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi resmi menandatangani keputusan presiden (Keppres) tentang Pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua sekaligus Anggota KPK pada 28 Desember lalu.
Baca SelengkapnyaSelain Gerindra, hampir semua partai besar merapat ke Pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.
Baca SelengkapnyaKoalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mempertanyakan penyebab suara PSI yang dalam enam hari terakhir mengalami lonjakan drastis
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tawaran tersebut bukan berasal dari partai koalisi, melainkan dari beberapa perwakilan PKS.
Baca SelengkapnyaBahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.
Baca SelengkapnyaPresiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaAHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaHasto justru menyindir soal konstitusi dan demokrasi yang dirampas.
Baca SelengkapnyaPKS menghormati pertemuan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Selengkapnya