Fadli Zon tuding Sudirman Said pemburu rente dan pengadu domba

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon terus membela koleganya Ketua DPR Setya Novanto yang dilaporkan Menteri ESDM Sudirman Said atas dugaan permintaan saham PT Freeport Indonesia. Dalam sidang di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Sudirman Said berulang kali menegaskan komitmennya memberantas pemburu rente. Namun Fadli menganalogikan Sudirman Said maling teriak maling.

"Jadi sebetulnya pemburu rente itu dia (Sudirman Said). Apa itu buat dia atau orang lain saya engga tahu. Tapi itu memberikan keuntungan," ujar Fadli Zon usai diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (12/12).

Dia juga menyerang Sudirman Said terkait rencana perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Dia kembali menyinggung beredarnya surat dari Sudirman Said kepada bos besar Freeport, di mana isinya menggambarkan jaminan investasi Freeport di Indonesia. Fadli menyadari freeport membutuhkan kepastian investasi. Namun negara dan pemerintah juga harus melindungi kekayaan alam yang selama ini dikeruk Freeport.

"Dan dalam hal ini, Menteri ESDM melanggar UU, merugikan negara. Dan pernyataan dia melanggar itu jelas, tak perlu penuturan professor bahwa dia melanggar UU," tambahnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini kembali menyerang Sudirman Said terkait rekaman 'Papa Minta Saham' yang berisi pembicaraan antara Ketua DPR Setya Novanto, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, dan pengusaha minyak Riza Chalid. Dia menganggap rekaman dan laporan Sudirman Said sebagai salah satu upaya adu domba.

"Ini ada adu domba (mengenai rekaman). Kalau di dalam perusahaan asing mana ada seperti ini, di mana dirut merekam seperti itu. Bagaimana prosesnya, ini merupakan skandal besar. Kalau di luar misal Amerika, menurut saya perusahaan akan tutup kalau ada kejadian seperti ini. Apalagi ini di Indonesia, yang terkena DPR," kata Fadli Zon.

Fadli mengaku sudah menyampaikan langsung ke Sudirman Said terkait rekaman yang dinilainya melanggar hukum dan undang-undang. "Saya pernah sampaikan dia ini pelanggaran UU, dan dia nggak bisa jawab," ucapnya.

Atas pertimbangan semua itu, Fadli dan sejumlah anggota DPR mewacanakan pembentukan pansus Freeport. "Saya kira nanti di pansus bisa terbongkar siapa saja yang berbisnis di situ, betul tidak pajaknya dan apakah untuk rakyat atau tidak, itu mesti dilihat," tutupnya. (mdk/noe)