Merdeka.com - Empat anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia (WNI) masih disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut tak masalah apabila pembebasan empat WNI tersebut menempuh cara dengan membayar uang tebusan. Sebab, jika dibayarkan uang tebusan bukan berasal dari pemerintah yang menggelontorkan dana dari APBN.

"Kalau perlu tembus ya tebus saja dan tidak perlu kita malu atau takut untuk mengatakan bahwa ini ditebus karena yang nebus juga kan bukan uang APBN, paling uang perusahaan, tidak ada masalah, ditebus pun tidak ada masalah," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/5).

Meski begitu, Fadli menilai, tak masalah pula apabila pembebasan empat WNI menempuh cara yang sama dengan pembebasan sepuluh WNI sebelumnya dengan cara diplomasi. Apapun itu yang terpenting empat WNI dapat dibebaskan dan pulang dengan selamat ke tanah air.

"Dua-duanya menurut saya yang paling penting kan outputnya. Sehingga mereka bisa kembali ke keluarga masing-masing, ketemu anak istri, ketemu keluarga, ayah ibunya yang sangat khawatir," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi, mengaku sudah mengetahui keberadaan empat anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia (WNI) yang masih disandera kelompok Abu Sayyaf. Pemerintah bakal melakukan cara berbeda dalam melakukan pembebasan.

"Masing-masing kasus ada karakter yang beda. Jadi kita tidak bisa bekerja dengan satu template untuk tiap kasus. Dan yang harus diingat bahwa situasi lapangan sangat dinamis, dengan template yang sama enggak mungkin," kata Retno di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (3/5).

Meski mengetahui di mana lokasi penyanderaan, pemerintah kini terus memantau keberadaan para WNI. Sejauh ini, jelas Retno, pemerintah juga terus melakukan koordinasi dengan otoritas Filipina untuk membebaskan empat ABK WNI.

"Kita pantau terus perkembangan, dalam arti kita tahu ada di mana, di kelompok mana," ujarnya.