Fadli Zon tak percaya Jokowi tolak revisi UU Pilkada
Merdeka.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Tedjo Edhy Purdijatno menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak untuk dilakukan revisi Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah. Hal itu karena Undang Undang Pilkada belum diterapkan sama sekali.
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menyatakan jika Jokowi belum memberikan pernyataan resmi soal penolakan tersebut. Dia masih percaya jika Jokowi bakal menyetujui revisi Undang Undang Pilkada.
"Pak Jokowi secara resmi belum ada penolakan. Waktu itu bilangnya belum ada rencana. Kita lihat dinamikanya," ujar Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (22/5).
Meski begitu, politikus Partai Gerindra ini menyerahkan revisi Undang Undang Pilkada kepada Komisi II DPR. Bahkan, langkah tersebut tidak melanggar aturan perundang-undangan manapun.
"Di komisi II diserahkan ke anggota untuk diteruskan, ini jadi kita lihat prosesnya. Saya kira jalan keluar yang masuk akal karena tidak melanggar aturan karena hanya mengisi kekosongan dari undang-undang yang ada," imbuhnya.
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK
Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca SelengkapnyaTok! Jokowi Resmi Teken Revisi UU ITE, Penyebar Hoaks Terancam Penjara 6 Tahun
Aturan ini diteken Jokowi pada 2 Januari 2024. Revisi UU ITE ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
Baca SelengkapnyaJokowi ke Pengusaha: Pilpres 2024 Lebih Adem, Tidak Perlu Khawatir
Presiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Zulhas Bela Jokowi soal Boleh Berkampanye & Memihak: Nyalon Presiden Saja Boleh, Apalagi Mendukung
lkifli Hasan sepakat dengan Jokowi bahwa tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan berkampanye.
Baca SelengkapnyaJokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres
Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca SelengkapnyaJokowi Siap Pindah ke IKN Juli 2024, Tapi Istana Wapres Baru Mau Dibangun
Jokowi Siap Pindah ke IKN Juli 2024, Tapi Istana Wapres Baru Mau Dibangun
Baca SelengkapnyaJokowi Puji MA Berhasil Tangani 99,47% Perkara Sepanjang 2023: Perkembangan yang Sangat Bagus
"Saya memperoleh laporan di tahun 2023 Mahkamah Agung berhasil memutus hingga 99,47 persen perkara."
Baca SelengkapnyaJokowi Jawab Tudingan Kecurangan Pemilu 2024: Laporkan ke Bawaslu
Jokowi meminta pihak yang menemukan kecurangan untuk melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca SelengkapnyaJokowi Cek Pelayanan di RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Pontianak, Minta Alkes Ditambahkan
Jokowi mendapat informasi, pasien harian rata-rata berjumlah 600 pasien. Sehingga menurutnya wajar jika terjadi antrean.
Baca Selengkapnya