Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Fadli tak masalah pura, wihara & gereja dibangun di kompleks DPR

Fadli tak masalah pura, wihara & gereja dibangun di kompleks DPR Fadli Zon. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengaku tak masalah bila di kompleks DPR dibangun tempat ibadah lain seperti wihara, pura dan gereja. Fadli hanya berharap agar usulan membangun gedung beribadah di kompleks DPR/MPR itu disosialisasikan sehingga mendapat persetujuan dari semua pihak.

"Saya pribadi merasa tak ada masalah dengan itu dan mendukungnya," kata Fadli Zon di Jakarta, Selasa (24/11).

"Semua harus setuju dulu dengan rencana itu. Kalau semua sudah setuju, silakan saja," imbuh Waketum Partai Gerindra itu.

Sebelumnya, ide tersebut muncul saat Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Maruarar Sirait, menginterupsi sidang paripurna DPR, pada Senin (16/11) lalu. Pada persidangan yang dipimpin Ketua DPR RI Setya Novanto itu, Maruarar mengusulkan agar di kompleks parlemen juga dibangun tempat ibadah bagi berbagai agama.

Maruarar mengatakan, kompleks parlemen semestinya bisa menjadi simbol kebhinnekaan. Karenanya, setelah kini ada masjid di kompleks parlemen, sebaiknya ada tempat ibadah lainnya seperti pura, wihara ataupun gereja.

"Ini akan menjadi cerminan pluralitas dan kebhinnekaan yang kita jaga sama-sama, kita rawat sama-sama," kata Ara, sapaan akrabnya.

Politikus muda PDIP yang duduk di Komisi XI DPR itu menambahkan, pembangunan dan pengembangan kompleks Parlemen bisa berangkat dari gagasan Bung Karno. Sebab, Bung Karno dulu juga membangun Masjid Istiqlal yang letaknya berdekatan dengan Gereja Katedral. "Bung Karno membangun Masjid Istiqlal dan Katedral berdekatan. Ini inspirasi kita," tegasnya.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya
Rapat di DPR, Mendagri Tito: Sudah Mulai Banyak Pelintiran soal Masalah Aglomerasi
Rapat di DPR, Mendagri Tito: Sudah Mulai Banyak Pelintiran soal Masalah Aglomerasi

Proses pembahasan Jakarta akan menjadi wilayah aglomerasi sudah dibahas dengan melibatkan sejumlah pakar sejak April 2022

Baca Selengkapnya
TKN soal Salam 4 Jari: Kenapa Enggak Lima Jari? Dadah Sudah Selesai
TKN soal Salam 4 Jari: Kenapa Enggak Lima Jari? Dadah Sudah Selesai

Gerakan itu sebagai bentuk kepanikan lantaran elektabilitas Prabowo-Gibran terus meningkat.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
DPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres
DPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres

"Jadi ditunjuk lewat keputusan presiden. Jadi artinya dia mau kasih ke wapresnya, mau kasih ke siapa, problem ketatanegaraan kita menjadi selesai."

Baca Selengkapnya
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

Baca Selengkapnya
Jelang Penetapan Pemenang Pemilu 2024, Ganjar-Mahfud Buka Puasa Bersama Relawan
Jelang Penetapan Pemenang Pemilu 2024, Ganjar-Mahfud Buka Puasa Bersama Relawan

Jelang pengumuman penetapan pemenang Pemilu, paslon Ganjar-Mahfud buka puasa bersama relawan

Baca Selengkapnya
Jelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Gedung MK Dikelilingi Tembok Beton dan Kawat Berduri
Jelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Gedung MK Dikelilingi Tembok Beton dan Kawat Berduri

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 mulai Rabu (27/3).

Baca Selengkapnya
DPD RI Beri Dukungan Penuh Langkah Cepat Menteri Pertanian Menuju Swasembada
DPD RI Beri Dukungan Penuh Langkah Cepat Menteri Pertanian Menuju Swasembada

Mentan juga mengajak Komite II DPD RI untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

Baca Selengkapnya
DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta
DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta

Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.

Baca Selengkapnya