Merdeka.com - Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN), Prabowo-Sandi, Fadli Zon menyoroti sejumlah kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang blunder. Pertama soal pembebasan ustaz Abu Bakar Ba'asyir yang hingga kini pembebasannya tidak jelas.

Hal itu disampaikan Fadli Zon saat diskusi bertajuk 'Jelang Pilpres Jokowi Blunder dan Panik'? di Kantor Sekretaris Nasional Prabowo-Sandi, Jalan Hos Cokroaminoto No 93, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/2).

"Blunder lain termasuk soal Buni Yani, Abu Bakar Ba'asyir. Mungkin mereka berpikir ada game changer karena mungkin mereka berpandangan atau pembisik-pembisik bahwa sebagian besar umat Islam enggak dukung petahana maka harus dicari caranya, caranya bebaskan Ustaz Abu Bakar," ucap Fadli.

Namun, cara itu gagal. Sebab pembebasan terpidana terorisme itu langsung disoroti negara Australia. Pembebasan Ba'asyir pun menjadi tidak jelas.

"Ternyata menimbulkan kontroversi, baru dinyatakan PM Aussie saja langsung mengerut, konon katanya itu di-WA (WhatsApp) dan langsung blunder. Terus dapat gelar Cak Jan.. (Cak Jancuk)," sambung Fadli.

Menurut politisi Partai Gerindra itu, Jokowi kerap melakukan blunder. Fadli lantas menyoroti keadaan ekonomi yang di janjikan meroket hingga 7 persen.

"Hampir setiap hari ada blunder yang diciptakan yang menurut saya sebagian masuk hoaks, termasuk bagaimana ekonomi akan meroket ternyata nyungsep," ujar Fadli.

"Dan apa yang dijanjikan 7-8 persen ternyata hanya 5 persen. Itu pun komanya nggak tercapai. Target 5,4 tercapai 5,1. Jadi tidak pernah ada yang tercapai dari target itu," lanjutnya.

Fadli memandang, kebijakan Jokowi yang blunder disebabkan elektabilitasnya yang mandek. Sehingga, Jokowi mencari cara yang ternyata salah kaprah. Menurutnya, masyarakat saat ini mudah melihat kebijakan Jokowi yang blunder lewat media online dan media sosial.

"Tidak bisa lagi dikontrol oleh kekuasaan jadi info berjalan begitu cepat. Jadi kalau mereka mau mengontrol dan gunakan pasal ITE saya kira ini juga akan blunder. Jadi blunder after blunder jadi menurut saya akan semakin dorong elektabilitas dia turun," pungkasnya.

Sebelumnya pemerintah memastikan terpidana kasus terorisme, Abu Bakar Ba'asyir batal dibebaskan jika tak mengakui Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ini disampaikan langsung Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

"Ya kalau tidak ada sesuatu yang berubah (tak mau mengakui Pancasila dan NKRI) dari pikiran beliaunya ya begitu (batal dibebaskan)," ujar Moeldoko di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/1).

Mantan Panglima TNI ini menegaskan, syarat menandatangani ikrar setia kepada NKRI dan Pancasila bagi narapidana yang akan dibebaskan bersifat final. Sebagaimana tercantum dalam dalam Pasal 84 huruf d ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 3 Tahun 2018.

"Kan sudah kita jelasin tergantung kembali kepada beliaunya, karena negara sudah mengatakan tidak ada yang bisa dinegosiasikan terhadap NKRI dan Pancasila. Itu kunci," kata Moeldoko.