Merdeka.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agus Hermanto berkomentar tentang terpilihnya aktivis Fadjroel Rachman sebagai Komisaris Utama PT Adhi Karya. Menurutnya, beberapa kali pergantian direksi di perusahaan Badan Hukum Milik Negara (BUMN) bermasalah lantaran tak menempatkan orang sesuai kapasitasnya.

"Sekali lagi untuk masalah Fadjroel itu adalah kewenangan pemerintah BUMN. Tapi Menteri BUMN suka menempatkan jabatan yang tak sesuai dengan tata kelola perusahaannya," kata Agus di Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9).

Dalam kesempatan itu, Agus mengungkapkan, permasalahan sistem perekrutan komisaris salah satunya penunjukan Ketua Badan Urusan Logistik (Bulog) kepada pihak yang ahli di bidang keuangan.

"Pemilihan orang Bulog masak dari pihak BRI, jadi bermasalah. Karena BRI mengurusi soal keuangan, bukan logistik. Yang terjadi rekam jejaknya tidak sesuai," jelasnya.

Politikus Demokrat ini pun mengkritik keputusan Menteri BUMN Rini Soemarno yang merombak jajaran direksi BUMN. Menurut dia, hal ini berdampak pada kinerja perusahaan BUMN.

"BUMN kalau mengganti komisaris keseluruhannya, bagaimana yang baru bisa melaksanakan tugasnya, hal ini terus terulang," ujarnya.

Menurutnya, apabila pemerintah pusat terus melakukan perombakan direksi di setiap pemerintahan baru akan merugikan negara. Apalagi menempatkan orang yang tidak sesuai dengan kapasitasnya.

"Nanti Komisi VI DPR akan bahas lagi secara detil. Sampai sekarang pergantian direksi komisaris kurang memenuhi rekam jejaknya nggak sesuai dengan pengalamannya. Justru merugikan negara," pungkasnya.

Seperti diketahui, Fadjroel Rachman menjadi Komisaris Utama perseroan, menggantikan Imam Santoso Ernawi.

Fadjroel merupakan nama baru yang masuk dalam jajaran Komisaris Adhi Karya. Ia dikenal sebagai peneliti, penulis, pengamat politik dan aktivis serta sempat menjadi relawan pemenangan Joko Widodo ketika mencalonkan diri menjadi Presiden di Pemilu 2014 lalu.