Dulu Minta Gelar Pleno Golkar, Bamsoet Kembali Tak Hadiri Rapat

Merdeka.com - Wakorbid Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) terlihat kembali absen dalam rapat pleno partai Golkar di kantor DPP, Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta, Rabu (13/11). Padahal, sebelumnya Ketua MPR itu pihak yang getol mendorong digelarnya rapat pleno.

Rapat pleno ini digelar oleh pengurus pusat Partai Golkar. Bamsoet tercatat merupakan Wakorbid Pratama Golkar.

Pantauan di lokasi, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto memimpin langsung rapat. Ditemani Sekjen Golkar Lodewijk Freidrich Paulus dan beberapa elite partai.

Beberapa elite Golkar itu di antaranya, Aziz Syamsuddin, Roem Komo, Melchias Marcus Mekeng, Agus Gumiwang Kartasasmita, Ibnu Munzir, serta Ace Hasan Syadzily.

Loyalis Bamsoet Hanya Sedikit yang Hadir

Sementara beberapa pendukung Bambang Soesatyo yang hadir seperti Darul Siska dan Nusron Wahid.

Pada rapat pleno 5 November, Bambang juga tidak tampak hadir. Pleno ketika itu menetapkan jadwal penyelenggaraan Musyawarah Nasional dan Rapat Pimpinan Nasional Golkar.

Agenda rapat pleno Golkar hari ini adalah membahas persiapan beberapa hal. Salah satunya Rapimnas yang akan diadakan pada 14-15 November besok.

"Kesiapan Rapimnas Partai Golkar 2019, kesiapan Bimtek Anggota DPRD 2019, dan kesiapan Pilkada Serentak 2020," kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily saat dikonfirmasi, Rabu (13/11).

Bamsoet Desak DPP Gelar Pleno

Sebelumnya, Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta DPP Partai Golkar untuk segera menggelar rapat pleno penentuan Musyawarah Nasional (Munas) untuk pergantian Ketua Umum. Hal itu dikatakan Bamsoet untuk merespon adanya surat dari Dewan Pembina Partai Golkar yang meminta DPP segera menggelar rapat pleno.

"Jadi jadwal Munas itu tidak bisa ditentukan oleh saya, Pak Airlangga, bukan orang per orang. Itu harus dilakukan melalui rapat, namanya rapat pleno," kata Bamsoet di Rumah Dinasnya, Kompleks Widya Chandra, Kamis (4/7).

Bamsoet juga meminta DPP segera merespon surat dari Dewan Pembina. Serta menentukan setiap keputusan berdasarkan AD dan ART.

"Supaya tidak ada lagi kesimpangsiuran perbedaan perspektif pendapat yang diputuskan melalui mekanisme yang disediakan AD/ART," ucapnya.