Dulu loyalis, kini Yorrys serang balik Agung Laksono

Merdeka.com - Momen Silaturahmi Nasional yang mempertemukan dua kubu di Partai Golkar pada 1 November lalu ternyata tidak menghasilkan perdamaian. Kubu Agung kini malah mempersiapkan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung yang membatalkan SK pengesahan dari Menkum HAM.

Namun langkah itu mendapat tentangan dari Yorrys Raweyai yang dikenal sebagai loyalis Agung Laksono sejak konflik kepengurusan Golkar terjadi. Menurut Yorrys, langkah itu tidak akan menyelesaikan masalah dan tidak ada gunanya.

"Suka-suka dia. Tapi apakah PK bisa menyelesaikan masalah? Ini masalah politik kan, enggak selesai. Sekarang ini proses politik yang perlu kita persiapkan. Hukum biarkan berjalan. Itu ada mekanismenya sendiri," kata Yorrys di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (3/11).

Meski begitu Yorrys membantah jika momentum Silaturahmi Nasional (Silatnas) Golkar gagal. Meski forum tersebut berniat menyatukan kedua kubu tapi menurutnya tak ada hubungannya. "Kenapa mesti gagal. Tidak ada urusan dengan Silatnas," ucapnya.

Menurutnya justru yang harus dipikirkan, bagaimana nasib kader Golkar yang akan bertanding di Pilkada serentak 2015. Jika pengurus pusatnya sibuk saling serang, maka tak akan ada yang mengurusi mereka.

"Politik ini apa coba, 9 Desember tinggal berapa hari? Sekarang saja anda tahu dari PKPU mengenai masa kampanye 3,5 bulan. Itu semua sudah mendaftar jurkam-jurkam, sudah mulai kampanye kemarin. Sekarang yang kampanye dari Golkar, 246 ini kayak kehilangan induk kan. Masih sibuk ribut," tuturnya.

Yorrys yang kini mengklaim dirinya sebagai Ketua Tim Pemenangan Pilkada Partai Golkar juga menolak wacana untuk melakukan Munas dalam waktu dekat. Sebab menurutnya Golkar bukanlah Organisasi Masyarakat (Ormas).

"Kalau Munas, kita mau jadi ormas. Saya enggak mau bicara itu. Ini kan bukan LSM, bukan NGO lah, jadi partai politik ini dia harus melaksanakan sesuai dengan konstitusi dia," kata Yorrys.

Menurutnya jika ada Munas dalam waktu dekat akan sia-sia. Sebab akan muncul pertikaian lagi jika tak ada perdamaian sejak awal. Menurutnya justru biarkan kevakuman terjadi, kembali ke Munas Riau. Hal tersebut hanya untuk menyelesaikan tantangan Pilkada serentak 2015. Sedangkan pengajuan PK biarlah tetap berlangsung.

"Hasil Munas itu dilaporkan ke Menkum HAM. Tapi apakah sekarang kita bisa memaksakan itu dengan mengabaikan proses politik yang sedang terjadi? Harus ada pilihan, sambil hukum tetap berjalan," tuturnya.

Dia juga menginginkan menjelang Pilkada sebaiknya kedua kubu akur. Menurutnya dukungan tetap pada kader dan tokoh Golkar yang sekarang berada di pemerintahan. Diketahui ada dua kader di eksekutif dan dua lainnya di legislatif.

"Stop itu, makanya saya dengan tim penyelamat ini mulai bersepakat kita dorong rekonsiliasi, membicarakan agenda-agenda politik ke depan, sambil proses hukum ini. Dengan poros kita harus mendengar kepada tokoh-tokoh kita yang sekarang dipercayakan di pemerintahan," jelasnya.

Yorrys mundur dari kubu Agung. (mdk/bal)