Drajad: Pilih ketum aklamasi, partai selamat dari perpecahan

Merdeka.com - Partai-partai politik di Indonesia melakukan sistem voting dan aklamasi ketika memilih ketua umum partai yang baru. Banyak kalangan menganggap sistem aklamasi cenderung kurang demokratis. Wakil Ketua Umum PAN Drajad Wibowo mengatakan, sebenarnya dalam demokrasi voting dan aklamasi keduanya bisa terjadi. Menurut dia, selama reformasi, voting cenderung memecah internal partai partai.

"Hampir 100% ujungnya pecah. Sebagian menimbulkan partai sempalan. Jadi kita coba lihat cara teman-teman di parpol untuk menghitungnya," kata dia dalam sebuah diskusi bertajuk 'Tren Aklamasi dan Regenerasi' di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/1).

Drajad menegaskan, kecuali Partai Golkar dengan pecahannya Partai NasDem, hampir semua partai sempalan gagal eksis untuk melenggang ke Senayan. Dia mencontohkan PDIP yang pernah ada sempalannya, semuanya tidak lolos treshold dan tidak masuk di parlemen.

"Yang besar PPP, sempalannya PBR, PBB tapi poinnya tidak ada di parlemen. PKB sempalannya PKNU, dan lain-lain. Sempalan PKB hilang tidak masuk di parlemen. PAN punya PNB, tapi tidak masuk di parlemen. Cuma Golkar kecuali PKPI," jelasnya.

Menurut Drajad, partai sempalan hanya bergantung satu dua tokoh saja. Hal ini berbeda di Partai Golkar yang banyak melahirkan tokoh-tokoh. Seperti Partai Gerindra, NasDem, dan Hanura yang asal muasalnya dari Partai Golkar.

"Di kalangan pimpinan parpol, kita menghitung kalau kita paksakan voting yang sangat demokratis itu apa tidak terbelah. Bahkan PAN ditinggalkan Fuad Bawazier, selalu terjadi seperti itu," terangnya.

Oleh karena itu, lanjut Drajad, wajar bilamana semua partai politik lebih cenderung menggunakan sistem aklamasi ketika memilih ketua umum yang baru.

"Faktanya, hampir semua partai aklamasi, Golkar voting walaupun misah-misah akhirnya aklamasi, PDIP aklamasi, PPP voting dan pecah, yang lainnya aklamasi, NasDem aklamasi, Hanura aklamasi, Gerindra aklamasi, PAN aklamasi dan partai ini selamat dari perpecahan," tandasnya.