DPR tak masalah dana aspirasi Rp 11,2 T ditolak pemerintah

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengaku tak masalah dengan sikap pemerintah yang telah menolak Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi. Penolakan dari pemerintah telah menjadi lumrah bagi DPR. Sebab, penolakan dari pemerintah sudah menjadi yang kedua kali setelah UU Pilkada tidak langsung.

"Buat DPR tidak ada masalah. Hal ini biasa saja. Seperti UU Pilkada lalu. Pemerintah keberatan lalu ada perppu," kata Taufik di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/6).

Lebih lanjut, Taufik menegaskan, akan kembali menunggu sikap resmi dari pemerintah guna menindaklanjuti nasib dana aspirasi apakah akan dilanjutkan atau diberhentikan.

"Masalah nanti bagaimana tindak lanjutnya kita lihat aspek pemerintah. Di DPR sudah selesai, 7 fraksi setuju dan 3 fraksi menolak," kata dia.

Walaupun begitu, dia menyebut tak menutup kemungkinan akan ada pembicaraan selanjutnya dari DPR dan pemerintah untuk kembali membahas dana aspirasi sebesar Rp 11,2 triliun itu.

"Nanti kita bahas bersama, tidak ada kengototan," kata dia.

Presiden Joko Widodo memang belum bicara langsung soal dana aspirasi ini. Namun Mensesneg Pratikno, Mendagri Tjahjo Kumolo dan Kepala Bappenas Andrinof Chaniago sudah menyatakan bahwa pemerintah tidak setuju dengan dana aspirasi tersebut.