DPR Setujui Hibah 14 Drone dan Helikopter Bell 412 dari Amerika

Merdeka.com - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sakti Wahyu Trenggono menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/2). Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafidz, berlangsung tertutup.

Agendanya, permohonan persetujuan penerimaan hibah drone, ScanEagle UAV dan Program Bell-412 Helikopter Equipment dari pemerintah Amerika Serikat. Hal ini untuk memperkuat alat utama sistem senjata (Alutsista) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL).

"Kami hadir di Komisi I DPR ini untuk menyampaikan permohonan persetujuan penerimaan hibah 14 drone ScanEagle UAV dan upgrade Helikopter Bell 412 dari pemerintah AS," kata Wahyu saat rapat kerja dengan Komisi I DPR, Rabu (26/2). Dia didampingi langsung oleh Sekjen Kemhan Laksdya TNI Agus Setiadji.

Dijelaskannya, pemerintah AS sejak tahun 2014 sampai 2015 menawarkan program hibah (FMF) kepada TNI. Atas dasar itu, maka pada tahun 2017 TNI AL mengambil program FMF Hibah tersebut berupa Unmanned Aerial Vehicle (UAV) dan upgrade helikopter Bell 412.

Sesuai ketentuan dibentuklah tim pengkaji oleh Kemhan untuk melakukan penilaian apakah barang tersebut layak diterima dari aspek teknis, ekonomis, politis, dan strategis. Dari kajian tersebut Kemhan memutuskan untuk menerima program hibah dimaksud.

Drone ScanEagle memiliki nilai USD 28,3 juta, dibutuhkan TNI AL untuk meningkatkan kemampuan ISR maritim guna memperkuat pertahanan negara.

Spesifikasi Drone ScanEagle

ScanEagle adalah bagian dari ScanEagle Unmanned Aircraft Systems, yang dikembangkan dan dibangun oleh Insitu Inc., anak perusahaan The Boeing Company. UAV didasarkan pada pesawat miniatur robot SeaScan Insitu yang dikembangkan untuk industri perikanan komersial.

Drone ScanEagle dapat beroperasi di atas 15.000 kaki (4.572 m) dan berkeliaran di medan perang untuk misi yang diperpanjang hingga 20 jam. Drone dengan bobot maksimum tempat pilot diizinkan untuk lepas landas atau maximum takeoff weight (MTOW) 22 kg ini, digerakkan mesin piston model pusher berdaya 15 hp.

Kecepatan terbang jelajah ScanEagle berada di kisaran 111 km per jam dan kecepatan maksimum 148 km per jam. Batas ketinggian terbang mencapai 5.950 m. ScanEagle sanggup berada di udara dengan lama terbang (endurance) lebih dari 24 jam.

ScanEagle akan digunakan untuk melaksanakan patroli maritim, integrasi intelijen, pengawasan, dan pengintaian (ISR).

Sementara untuk upgrade peralatan Helikopter Bell 412 dengan nilai USD 6,3 juta dibutuhkan TNI AL untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan meningkatkan kemampuan pertahanan negara.

"Nantinya Drone ScanEagle ini akan digunakan oleh TNI AL untuk kepentingan khusus. Kita hanya keluar dana sekitar Rp 10 miliar untuk mengintegrasikan dan memastikan keamanan data dari peralatan ini dengan Alutsista lainnya. Nanti PT LEN yang akan bertugas untuk integrasikan," katanya.

Di kawasan Asia Tenggara-Pasifik, drone ScanEagle sudah digunakan oleh Angkatan Laut Singapura. Pengguna lainnya adalah AL dan Angkatan Darat Australia. Bahkan, ScanEagle milik Militer Australia telah teruji perang (battle proven) di Irak.

Selain pejabat Kemhan, hadir pula Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Mintoro Yulianto dan beberapa pejabat perwakilan dari Mabes TNI serta Mabes TNI AL.

Lampu Hijau DPR

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafidz menyetujui penerimaan hibah ScanEagle UAV dan Program Bell-412 Helikopter Equipment. Persetujuan ini usai melakukan rapat dan mendengar paparan Wamenhan Wahyu Sakti Trenggono.

"Jadi hari ini kita memberikan persetujuan kepada pemerintah dalam hal ini kementerian pertahanan, dalam pemberian hibah dari Amerika Serikat, dalam bentuk ScanEagle UAV 14 unit kemudian 412 helikopter equipment jadi ada tiga unit disepakati, helikopter 3 unit dan juga equipmentnya. Jadi itu yang kita setujui hari ini," katanya.

Kendati disetujui, dirinya meminta pemerintah tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penerimaan hibah.

"Tentu barangnya diperiksa dulu, kelayakannya diperiksa dulu, kemudian juga misalnya alat deteksi dan lain-lain harus dibersihkan terlebih dahulu dari hibah tersebut," katanya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan, tak ada yang salah Indonesia menerima hibah dari Amerika. Menurutnya, kedua negara telah memiliki hubungan kerjasama yang telah terjalin sudah lama.

"Memang ini tentu kita punya kerjasama. Dengan banyak negara, kita bermitra dengan banyak negara salah satunya memang utama adalah Amerika Serikat, dalam kerangka itu memang pemberian hibah menjadi hal yang lumrah bagi dua negara yang menjalin kerjasama," katanya.

"Jadi ini bukan pertama kali jadi ini secara rutin dilakukan antara kedua negara yang memang memiliki kerjasama pertahanan. Hanya dalam setiap pemberian hibah dari pihak Indonesia memang perlu persetujuan dari DPR," pungkasnya.