DPR setujui anggaran Seskab, setelah Dipo akui kesalahan
Merdeka.com - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui usulan anggaran Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam tahun 2013 senilai Rp 213.399.487,000 dan efisiensi belanja perjalanan dinas sebesar Rp 5.967.543,300, setelah Dipo mengakui kesalahan soal rilis korupsi partai politik yang dikeluarkannya.
"Saya akui itu offside. Tapi kalau soal minta maaf, apa yang salah? Kalau kritik saya terima," kata Dipo di akhir rapatnya dengan Komisi II di gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (15/10).
Dipo mengaku bahwa surat edaran yang dibuatnya hanya digunakan para pimpinan lembaga negara supaya menghindari perbuatan kongkalikong, atau praktik korupsi dalam mengamankan pemilihan di daerah yang merugikan keuangan negara. Dia juga mengaku surat itu adalah surat internal dan bukan rahasia.
"Saya begini karena fungsi saya sebagai manajemen kabinet. Kalau tidak jadi seperti itu, dan saya hanya senang-senang saja, lebih baik saya tidak jadi Seskab. Ini sikap politik saya, yang saya bebani ke diri sendiri bukan ke presiden atau anak buah saya," tegas Dipo.
Sedangkan Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar yang memimpin rapat tersebut menilai, pernyataan serta penjelasan Dipo sudah menyelesaikan masalah.
"Saya minta persetujuan anggota agar melihatnya dengan jernih, karena Pak Dipo juga sudah mengaku offside," kata Agun.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ganjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.
Baca SelengkapnyaHasto ungkap PDIP menerima tekanan terkait hak angket
Baca SelengkapnyaGagasan yang digaungkan oleh Ganjar Pranowo berbeda dengan Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaKendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.
Baca SelengkapnyaKesbangpol akan berkoordinasi dengan Satpol PP dan SKPD terkait lainnya di jajaran Pemprov DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaHasto mengingatkan, pengajuan hak angket membutuhkan tahapan dan berbagai persiapan.
Baca Selengkapnya