DPR sangat buruk dalam kinerja, parpol disalahkan
Merdeka.com - Bila dalam survei Pol-Tracking Institute dalam empat tahun pemerintahan SBY - Boediono ketidakpuasan publik mencapai 51,5 persen tidak puas. Maka dalam survei yang sama, kinerja DPR periode 2009-2014 selama empat tahun ini ketidakpuasan publik mencapai 61,67 persen atau sangat buruk.
"Tingginya ketidakpuasan publik terhadap kinerja DPR disebabkan rendahnya kualitas dan kuantitas kinerja dan produk DPR dalam tiga fungsi utamanya, legislasi, penganggaran, dan pengawasan," kata Direktur Riset Pol-Tracking Insitute Arya Budi dalam diskusi rilis hasil survei yang bertajuk “Evaluasi 4 Tahun SBY Boediono: Stagnasi Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah dan DPR” di Morrisey Serviced Apartment & Hotel, Lecture Room, Jalan. KH Wahid Hasyim No.70, Jakarta Pusat, pada Minggu (20/10).
Dalam penjelasan Arya, dari survei yang dilakukan lembaganya, hanya 12,64 persen yang mengaku puas dengan kinerja DPR dan sisanya 25,68 persen tidak tahu. Buruknya kinerja DPR hingga Oktober tahun ini, menurut Hasta, juga semakin buruk dengan tersangkutnya anggota dewan dalam kasus hukum dan buruknya komunikasi kepada publik.
"Kinerja DPR makin terpuruk, dengan tersangkutnya anggota dewan dalam bidang hukum seperti korupsi, skandal moral, dan komunikasi yang tidak etis di media," ujar Arya lebih lanjut.
Menanggapi hal itu Wasekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai hal itu sebagai pandangan publik. Sedangkan mengenai buruk kinerja DPR dalam survei itu bisa saja sebagai akumulasi semua masalah dan kekecewaan publik terhadap partai politik.
"Itu akumulasi dari kekecewaan publik terhadap partai politik. Kita hanya bisa memperbaikinya dan PDIP akan terus melakukan perbaikan secara terus menerus," kata Hasto dalam forum yang sama sebagai pembicara.
Tak hanya itu, menurut Hasto, persepsi publik akan sangat buruknya kinerja DPR juga juga serupa dengan pandangan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hasto beralasan, anggota DPR sebagian besar dikuasai Partai Demokrat.
"Presiden SBY tidak bisa memaksimalkan kekuatannya di parlemen. Justru kinerja parlemen yang buruk membuat kinerja pemerintah yang dipimpin SBY semakin buruk," kata Hasto.
Survei Pol-Tracking Institute dilakukan dengan serempak di 33 provinsi, dengan 2010 sampel dan tingkat kesalahan kurang lebih 2,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sedangkan penarikan sampel menggunakan multi-stage random sampling. Pengambilan data dengan wawancara tatap muka dengan kuesioner yang dilakukan pada 13-23 September 2013.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca SelengkapnyaSurpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.
Baca SelengkapnyaDi era reformasi, butuh proses panjang dan berliku untuk melengserkan Presiden dari tampuk kekuasaan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan, hampir semua parpol melakukan pelanggaran pemilu.
Baca SelengkapnyaPenghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.
Baca SelengkapnyaSecara konfigurasi, parpol-parpol lama masih menguasai peringkat 10 besar elektabilitas.
Baca SelengkapnyaPara pedagang konveksi di Pasar Tanah Abang dan PD Jaya Pasar Senen Jakarta mengalami penurunan penjualan produk alat kampanye.
Baca SelengkapnyaDPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca Selengkapnya