DPR rapat soal KaBIN, Politikus NasDem protes status WNI Arcandra

Merdeka.com - DPR menggelar rapat paripurna membahas persetujuan Wakapolri Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Menariknya, usai keputusan Budi layak jadi KaBIN, Anggota Komisi III Akbar Faisal malah melayangkan interupsi soal status kewarganegaraan Arcandra.

"Saya mau bicara soal hal lain yang berhubungan dengan BIN. Hari ini kita masih bertengkar tentang sebuah kasus kewarganegaraan warga negara kita yang telah memilih menjadi warga negara Amerika Serikat," kata Akbar di Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9).

Dia mengaku pernah mendapatkan informasi dari salah seorang pejabat BIN, bahwa penunjukan Arcandra sebagai menteri tidak menanyakan pertimbangan Kepala BIN sebelumnya sama sekali. Imbasnya, pemerintah kecolongan karena Arcandra terbukti berpaspor ganda.

Sepengetahuan Akbar, seseorang yang telah diangkat menjadi WN AS telah mengucapkan sumpah setianya kepada negara tersebut dan melupakan kesetiaannya pada negara sebelumnya. Bahkan, politisi Nasdem ini sampai membacakan isi sumpah tersebut.

"Dengan ini saya menyatakan, di bawah sumpah, bahwa saya benar-benar dan sepenuhnya meninggalkan dan mengingkari semua kepatuhan dan kesetiaan untuk setiap pangeran asing, penguasa, negara, atau kedaulatan yang dulu pernah menjadikan saya subjek atau warga. Bahwa saya akan mendukung dan membela Konstitusi Amerika Serikat terhadap semua musuh baik asing dan domestik. Bahwa saya akan menyandang keyakinan dan kepatuhan. Bahwa saya akan menyandang senjata atas nama Amerika Serikat manakala diperlukan oleh Undang-Undang. Bahwa saya akan melakukan layanan nontempur di Angkatan Bersenjata Amerika Serikat manakala diperlukan oleh Undang-Undang. Bahwa saya akan melakukan pekerjaan kepentingan nasional di bawah arahan sipil manakala diperlukan oleh Undang-Undang. Dan bahwa saya mengambil kewajiban ini secara sukarela tanpa tekanan mental apapun atau tujuan menghindar. Semoga Tuhan menolong saya," ujar Akbar tegas.

Oleh karena itu, Akbar meminta DPR untuk mendesak pemerintah untuk membatalkan pengembalian status WNI Arcandra. Sekarang, Arcandra diupayakan sebagai WNI usai Kemenkum HAM mengeluarkan surat keputusan pengukuhan kewarganegaraan.

"Saya ingin DPR bersikap tegas soal ini dan meminta untuk membatalkan," tegas politikus NasDem itu.

Pernyataan Akbar mendapat protes dari koleganya di Komisi III, Ruhut Sitompul. Ruhut meminta pimpinan untuk fokus pada agenda yang sedang dibahas. Untuk masalah Arcandra, sebaiknya diselesaikan antara Ketum NasDem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo

"Kita tahu dari tadi yang protes itu NasDem. Nasdem itu the rulling party, partainya pemerintah. Biarlah urusan Pak Brewok sama presiden. Jangan dibawa-bawa ke DPR ini," ucap Ruhut.