Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menolak revisi undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan inisiatif DPR. Dia menyebut revisi merupakan usul dari pemerintah.

Meski begitu, dia tetap bersikukuh UU KPK memang perlu direvisi. Dalam waktu dekat dia menyatakan DPR akan menemui Presiden Joko Widodo untuk menanyakan apakah Jokowi bersedia merevisi UU KPK.

"Maka saya terus terang kita terpaksa menyatakan sikap kita ke Presiden. Kami tidak mau lagi DPR jadi seolah-olah yang menginginkan perubahan. Kami hanya memberikan pertimbangan. Semua beranggapan KPK sama. KPK harus dievaluasi. Maka DPR hanya akan membahas kalau Presiden setuju untuk membahasnya," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (2/12).

Fahri heran dengan sikap Jokowi yang masih mengambang soal revisi UU KPK, apakah setuju atau menolak pasal per pasal dalam revisi. Dia juga menyindir perbedaan pendapat antara Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Diketahui, Jusuf Kalla sendiri sudah setuju bahwa KPK harus memiliki lembaga pengawas dan menyetujui KPK diberikan kewenangan menerbitkan Surat perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

"Ini kan ada perbedaan antara Presiden dan Wakil Presiden. Mereka sudah biasa kok bertengkar di depan umum," ujarnya.

Politikus PKS ini juga mendesak agar Jokowi memberikan penjelasan yang pasti tentang sikapnya dalam revisi UU KPK. Sehingga, dengan ketidakjelasan sikap Jokowi itu publik melihat revisi UU KPK merupakan inisiatif dari DPR.

"Ini kan urusan Presiden juga, jangan kita (DPR) jadi korban ketidakjelasan Presiden. Jika setuju silakan kirim Amanat Presiden (Ampres) jangan diputer-puter jadi napsu DPR," tukasnya.