DPR lebih baik urusi kepentingan rakyat daripada lemahkan KPK
Merdeka.com - Partai Nasdem menilai masih banyak pekerjaan yang lebih penting dilakukan pemerintah dan anggota DPR ketimbang membahas RUU KUHP dan RUU KUHAP yang kini sedang digodok.
"Seharusnya fokus daripada seluruh upaya kerja besar kita ini menimbulkan polemik dan membuang energi. Jadi untuk apa ada RUU kalau memang menimbulkan kontroversi baru," kata Ketua Umum Nasdem Surya Paloh di GBK Senayan, Jakarta, Jumat (21/2).
Paloh mengatakan, dengan sisa masa pemerintahan yang kurang dari setahun lagi sebaiknya konsentrasi DPR lebih difokuskan kepada masalah yang lebih memikirkan rakyat.
"Kita optimalkan dulu, kita selesaikan mungkin nanti ada pemerintahan baru ke depan ada anggota dewan kita yang terpilih ke depan, duduk lebih tenang, berpikir, mengkaji apa yang kurang, itu yang kita perbaiki," ujarnya.
Paloh menegaskan secara langsung lebih setuju jika wacana merevisi RUU itu ditunda, mengingat hingga saat ini wacana itu menimbulkan polemik yang semakin panjang
"Saya pikir bagus untuk ditunda, kenapa tidak ya. Tidak ada yang perlu seakan akan kita akan kehilangan semuanya jika tidak menyelesaikan RUU menjadi UU dalam satu bulan ini. Masih banyak urgensi yang lain," tandasnya.
Sebelumnya pembahasan RUU KUHP dan RUU KUHAP yang kini masih dibahas di DPR menuai banyak komentar dari beberapa pihak. Pasalnya pembahasan 2 RUU tersebut dinilai akan mengamputasi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam revisi KUHP dan KUHAP, beberapa kewenangan KPK yang dilemahkan antara lain soal penyadapan harus seizin hakim, dan pencabutan kewenangan penyelidikan.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika
Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.
Baca SelengkapnyaKPK Sebut Korupsi Rumah Jabatan DPR RI Bikin Negara Rugi Miliaran Rupiah
enurut Ali, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan sudah disepakati.
Baca SelengkapnyaKomisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara
Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan
Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.
Baca SelengkapnyaKPK Cegah 7 Orang ke Luar Negeri Terkait Korupsi Pengadaan Rumah Dinas DPR RI
Terhadap ketujuh orang tersebut dicegah untuk enam bulan pertama hingga bulan Juli 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaPPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
Sikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.
Baca SelengkapnyaJK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan
JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.
Baca SelengkapnyaDPR Minta Paman Bunuh Keponakan Berkedok Kebakaran Dijerat Pembunuhan Berencana
Pengungkapan kasus ini bermula dari peristiwa kebakaran
Baca SelengkapnyaKPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu
RDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya