DPR desak Kemenkes umumkan rumah sakit pengguna vaksin palsu

Merdeka.com - Peredaran vaksin palsu membuat semua pihak prihatin sekaligus khawatir. Apalagi, vaksin palsu beredar di sejumlah wilayah Indonesia dan sudah lebih dari 13 tahun peredarannya. Tidak cuma itu, terlebih vaksin palsu itu menyasar bayi.

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mendesak agar Kemenkes dan BPOM mengumumkan rumah sakit, klinik, apotek dan toko obat yang menjadi jalur peredaran vaksin palsu tersebut. Menurut dia, hal ini menjadi langkah awal untuk melakukan vaksin ulang bagi para bayi yang menjadi korban.

"Langkah yang penting untuk dilakukan oleh pemerintah adalah mengumumkan nama-mana fasilitas pelayanan kesehatan yang diduga pernah menggunakan vaksin palsu. Sampai tadi malam, BPOM menyebut ada 28 institusi kesehatan yang diduga pernah menggunakannya," kata Saleh kepada merdeka.com, Rabu (29/6).

Untuk mendalami peredarannya, Saleh meminta fasilitas kesehatan seperti rumah sakit maupun Puskesmas mendata ulang pasien yang pernah melakukan vaksinisasi. Dia yakin hal itu mudah dilakukan karena rekam medik pasti dimiliki setiap fasilitas kesehatan.

"Setelah itu, pemerintah didesak untuk melakukan pendataan berapa orang anak di masing-masing institusi kesehatan itu yang diimunisasi dengan vaksin palsu. Pendataan ini sangat penting agar diketahui jumlah dan siapa saja yang akan diimunisasi ulang," terang Politikus PAN ini.

"Kalau pemerintah serius, data-data itu pasti didapatkan. Di setiap rumah sakit dan poliklinik, data pasien selalu ada. Apalagi data imunisasi, itu selalu tercatat karena ada beberapa kali pemberian vaksin yang dilakukan bagi anak-anak," imbuhnya.

Dengan demikian, data para korban vaksin palsu bisa dijadikan dasar untuk melakukan pemberian vaksin ulang. Dengan catatan, pemerintah harus menggaransi tidak ada lagi peredaran vaksin palsu.

"Para orangtua anak yang bersangkutan harus diajak bicara. Kedua, pemerintah harus memastikan bahwa vaksin yang akan diberikan asli," terang dia.

"Karena itu, sangat penting untuk menarik vaksin palsu itu. Kalau masih beredar, orang-orang pasti akan takut untuk imunisasi. Jangankan yang diduga pernah divaksin dengan vaksin palsu, anak-anak yang belum imunisasi saja belum tentu dibawa orangtuanya untuk divaksin. Paling menunggu kepastian tentang keamanan dan keaslian vaksin yang akan diberikan," jelas Saleh.

Saleh menambahkan, BPOM dan Kemenkes memperketat pengawasan, jangan sampai ada lagi kasus vaksin palsu beredar. Karena itu, BPOM perlu merumuskan road map yang jelas terkait pengawasan dan pengamanan terhadap semua produk obat, makanan, minuman, dan kosmetik yang beredar di Indonesia.

"Selain itu, koordinasi antara lembaga-lembaga negara juga menjadi penting. Koordinasi itu setidaknya melibatkan Kemenkes, Kepolisian, BPOM, seluruh sarana penyedia layanan kesehatan, dan instansi lainnya. BPOM tidak mungkin mengerjakan sendiri. Partisipasi semua pihak sangat diperlukan. Terutama partisipasi masyarakat luas," pungkasnya.