Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ngotot ingin membangun perpustakaan mewah di kompleks parlemen dengan nilai total Rp 570 M. Rencana ini banyak menuai kecaman dari sejumlah pihak.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyebut, proyek tersebut bahkan tidak ada dalam APBN 2016. FITRA menyebut, proyek tersebut sebagai bahan bancakan sejumlah elite-elite tertentu.

Sementara itu, Yayasan Cerdas Indonesia menilai, sebaiknya pembangunan perpustakaan lebih dikembangkan di pedesaan. Saat ini, masyarakat pedesaan masih sulit mengakses buku bacaan karena minimnya perpustakaan.

"Minimnya teknologi di pedesaan atau pelosok negeri itu yang seharusnya menjadi perhatian sehingga diperbanyak perpustakaan-perpustakaan yang berbentuk buku di daerah-daerah atau pedesaan-pedesaan yang cukup jauh dari kota sehingga minat baca dari masyarakat Indonesia akan lebih tinggi," kata pendiri Yayasan Cerdas Indonesia, Ariawan, di kompleks parlemen, Kamis (31/3).

Dia menambahkan, pembangunan perpustakaan parlemen yang menghabiskan anggaran begitu banyak bisa dilaksanakan ketika semua desa-desa atau daerah pelosok sudah memiliki perpustakaan. Jangan sampai ada perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara dengan menghabiskan anggaran yang begitu besar, tapi masih ada masyarakat yang tidak memiliki fasilitas membaca.

Sebelumnya, beberapa orang yang mengatasnamakan diri Cendekiawan Indonesia mendatangi Gedung DPR. Meski megaproyek pembangunan Gedung baru DPR tengah terhambat, mereka tetap mengusulkan pembangunan perpustakaan level Asia Tenggara.

Mereka antara lain Taufik Abdullah, Ignas Kleden, Raden Pardede, Luthfi Assyaukanie, Rizal Mallarangeng, Kuskridho Ambardi, Ulil Abshar Abdalla, Ahmad Sahal, Nirwan Dewanto, Nirwan Asuka, Ayu Utami, Andy Budiman.

Ketua DPR Ade Komarudin tak mau ambil pusing adanya pihak-pihak yang tak menyetujui usulan pembangunan perpustakaan DPR. Perpustakaan akan tetap dibangun bersamaan dengan proyek gedung baru DPR.