DPR bakal ajak Jokowi dan KPU rapat bersama soal revisi UU Pilkada
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan harus diambil jalan tengah atas kisruh revisi Undang Undang Pilkada. Hal itu akan didapatkan lewat rapat antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
"Karena waktu berjalan terus, sehingga satu-satunya jalan tengah moderat adalah rapat konsultasi dengan Presiden, KPU, Kemendagri, MA, dan Komisi 2 DPR," kata Taufik di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (13/5).
Menurutnya, duduk bersama adalah jalan keluar yang paling mungkin untuk dilakukan. Karena disinyalir potensi konflik sangat besar dalam penyelenggaraan Pilkada nanti.
Dia juga menilai, banyak langkah untuk menyelesaikan masalah Golkar dan PPP tanpa harus melakukan revisi Undang Undang Pilkada.
"Dengan melibatkan MA untuk percepat putusan sampai inkracht sebelum akhir Juli. Sehingga ini bukan intervensi (hukum), karena bukan substansi materi yang digugat ke pengadilan. Artinya dipercepat sehingga kita harap Juni sudah ada putusan inkracht pihak manapun. Jadi tidak tabrak UU, tapi atas kesepahaman dan kesepakatan trias politika," imbuh dia.
Taufik berharap, konsultasi ketiga elemen ini juga dapat mengeluarkan keputusan yang bisa segera dijalankan. Karena bukan hanya keikutsertaan Golkar dan PPP saja yang menjadi masalah, namun juga anggaran pelaksanaan Pilkada di daerah.
"Masalah anggaran, pilkada serentak harus dituntaskan, beberapa kabupaten belum selesai. Ini juga bisa jadi bagian rapat konsultasi," pungkasnya.
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Mau Jadi Jembatan Parpol, PDIP Singgung Demokrasi Turun ke Titik Nadir
Hasto menegaskan, Pemilu 2024 belum selesai. Saat ini, proses rekapitulasi suara masih dilakukan secara berjenjang.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi soal Rencana Bertemu Ketum Parpol: Kalau Memang Tidak Perlu, Kenapa Harus Ketemu
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kemungkinan akan bertemu ketua umum partai politik (parpol).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Istana Minta Keluarnya Maruarar Sirait dari PDIP Tak Dikaitkan dengan Jokowi
Maruarar memutuskan keluar dari PDIP dan memilih sejalan dengan arah politik Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan
Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP
Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca SelengkapnyaSegera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi
Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca SelengkapnyaDPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak
DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.
Baca SelengkapnyaCuma PKS yang Tak Ikut Jokowi
Selain Gerindra, hampir semua partai besar merapat ke Pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.
Baca Selengkapnya