Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR bakal ajak Jokowi dan KPU rapat bersama soal revisi UU Pilkada

DPR bakal ajak Jokowi dan KPU rapat bersama soal revisi UU Pilkada Taufik Kurniawan. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan harus diambil jalan tengah atas kisruh revisi Undang Undang Pilkada. Hal itu akan didapatkan lewat rapat antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Karena waktu berjalan terus, sehingga satu-satunya jalan tengah moderat adalah rapat konsultasi dengan Presiden, KPU, Kemendagri, MA, dan Komisi 2 DPR," kata Taufik di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (13/5).

Menurutnya, duduk bersama adalah jalan keluar yang paling mungkin untuk dilakukan. Karena disinyalir potensi konflik sangat besar dalam penyelenggaraan Pilkada nanti.

Dia juga menilai, banyak langkah untuk menyelesaikan masalah Golkar dan PPP tanpa harus melakukan revisi Undang Undang Pilkada.

"Dengan melibatkan MA untuk percepat putusan sampai inkracht sebelum akhir Juli. Sehingga ini bukan intervensi (hukum), karena bukan substansi materi yang digugat ke pengadilan. Artinya dipercepat sehingga kita harap Juni sudah ada putusan inkracht pihak manapun. Jadi tidak tabrak UU, tapi atas kesepahaman dan kesepakatan trias politika," imbuh dia.

Taufik berharap, konsultasi ketiga elemen ini juga dapat mengeluarkan keputusan yang bisa segera dijalankan. Karena bukan hanya keikutsertaan Golkar dan PPP saja yang menjadi masalah, namun juga anggaran pelaksanaan Pilkada di daerah.

"Masalah anggaran, pilkada serentak harus dituntaskan, beberapa kabupaten belum selesai. Ini juga bisa jadi bagian rapat konsultasi," pungkasnya.

(mdk/efd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Mau Jadi Jembatan Parpol, PDIP Singgung Demokrasi Turun ke Titik Nadir

Jokowi Mau Jadi Jembatan Parpol, PDIP Singgung Demokrasi Turun ke Titik Nadir

Hasto menegaskan, Pemilu 2024 belum selesai. Saat ini, proses rekapitulasi suara masih dilakukan secara berjenjang.

Baca Selengkapnya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Jokowi soal Rencana Bertemu Ketum Parpol: Kalau Memang Tidak Perlu, Kenapa Harus Ketemu

Jokowi soal Rencana Bertemu Ketum Parpol: Kalau Memang Tidak Perlu, Kenapa Harus Ketemu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kemungkinan akan bertemu ketua umum partai politik (parpol).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Istana Minta Keluarnya Maruarar Sirait dari PDIP Tak Dikaitkan dengan Jokowi

Istana Minta Keluarnya Maruarar Sirait dari PDIP Tak Dikaitkan dengan Jokowi

Maruarar memutuskan keluar dari PDIP dan memilih sejalan dengan arah politik Jokowi.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan

Jokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan

Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP

Jokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP

Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan

Baca Selengkapnya
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak

DPR Sahkan RUU DKJ jadi Undang-Undang, PKS Menolak

DPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.

Baca Selengkapnya
Cuma PKS yang Tak Ikut Jokowi

Cuma PKS yang Tak Ikut Jokowi

Selain Gerindra, hampir semua partai besar merapat ke Pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.

Baca Selengkapnya