DPR akan konsultasi dengan Presiden soal calon tunggal pilkada
Merdeka.com - Ketua DPR Setya Novanto akan mengupayakan melakukan rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo sesegera mungkin membahas polemik calon tunggal di pilkada serentak. Pasalnya, ia mengaku gerah dengan belum jelasnya nasib calon tunggal yang sampai hari ini masih terjadi di sembilan daerah.
"Secepatnya kita sudah minta Komisi II walaupun masih reses buat surat untuk diteruskan ke Presiden," kata Novanto di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/8).
Dia belum menjelaskan secara pasti kapan rapat konsultasi dengan Presiden tersebut digelar. Sebab, pimpinan DPR akan menggelar rapat pimpinan terlebih dahulu pekan ini sebelum melakukan rapat dengan Presiden.
Selain itu, Novanto enggan berspekulasi apakah menyetujui atau menolak usulan penerbitan Perppu untuk calon tunggal. Sebab, dia ingin terlebih dahulu mendengarkan penjelasan dari KPU. Namun, dia mengaku akan mempertimbangkan usulan tersebut.
"Kalau sekarang kita dengar dulu dari KPU sebagai bahan evaluasi," katanya.
Sembilan daerah yang masih memiliki calon tunggal adalah Kabupaten Asahan di Sumatera Utara, Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat, Kota Surabaya, Kabupaten Blitar di Jawa Timur, Kabupaten Purbalingga di Jawa Tengah, Kabupaten Pacitan di Jawa Timur, Kabupaten Minahasa Selatan di Sulawesi Utara, Kota Samarinda, dan Kabupaten Timor Tengah Utara di Nusa Tenggara Timur.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Joko Widodo ungkap alasan dibalik pemberian kenaikan pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.
Baca SelengkapnyaCalon Presiden (Capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto mendapat informasi bahwa ada rencana untuk merusak surat-surat suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaHasto justru menyindir soal konstitusi dan demokrasi yang dirampas.
Baca SelengkapnyaJokowi menunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai Plt Menko Polhukam.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.
Baca Selengkapnya