DPP PAN Nonaktifkan Pengurus DPW yang Membelot Dukung Jokowi-Ma'ruf

Merdeka.com - DPP PAN memutuskan menonaktifkan Ketua DPW PAN Kalimantan Selatan, Muhidin dan sejumlah kader. Keputusan ini diambil karena Muhidin dan sejumlah pengurus PAN mendeklarasikan dukungan kepada Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Bahasanya dinon-aktifkan. Itu terkait dengan keputusan sepihak yang dilakukan dalam mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf," kata Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay saat dihubungi merdeka.com, Selasa (11/12).

Saat ini, DPP PAN tengah melakukan investigasi terkait alasan DPW PAN Kalsel mengalihkan dukungan dari Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Jokowi-Ma'ruf. Hasil investigasi itu akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk menentukan sikap DPP PAN.

"DPP PAN juga sangat terkejut dengan deklarasi itu. Tidak ada pemberitahuan. Tidak ada riak-riak juga sebelumnya. Karena itulah maka perlu didalami alasannya," tegasnya.

Saleh menuturkan, langkah penonaktifan diambil agar tidak ada lagi kader PAN yang membelot dari perintah partai.

"Ini dilakukan agar hal semacam ini tidak melebar. Selain itu, disiplin dan kehormatan partai juga sangat perlu dijaga," tandas Saleh.

Sebelumnya diberitakan, Pengurus PAN Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf. Pengalihan dukungan dari Prabowo-Sandiaga ke Jokowi-Ma'ruf itu langsung disampaikan Ketua DPW PAN Kalimantan Selatan, Muhidin.

"Kami mendukung kemenangan Jokowi dan KH Ma'ruf Amin di Kalimantan Selatan," ujar Muhidin, dalam keterangannya, Minggu (9/12).

Ada sejumlah alasan pihaknya mengalihkan dukungan kepada Jokowi-Kiai Ma'ruf. Namun utamanya, masih kata dia, adalah bahwa mereka tak berani berbeda dengan mayoritas masyarakat di provinsi itu. Semua mampu melihat dan merasakan kerja pembangunan di era Jokowi.

"Pembangunan harus dilakukan dua periode. Karena kalau hanya satu kali, program pemerintah tidak maksimal. Contohnya saya menjabat Walikota Banjarmasin di 2 periode, bisa membangun Banjarmasin," ungkap Muhidin.

Dia berseloroh, bahwa DPP PAN tahu soal rencana sikap kader partai pimpinan Zulkifli Hasan itu di daerah. "DPP (PAN) Pusat mengerti dan sudah tahu," jelas Muhidin.