DPD I menolak Munaslub, Idrus Marham sebut bukan keputusan final

Merdeka.com - Mayoritas anggota DPD I menolak ajakan Ketua Umum DPP Golkar Munas Bali, Aburizal Bakrie untuk menggelar Munaslub dalam agenda Rapimnas Senin (25/1) dini hari. Sekjen DPP Golkar Munas Bali, Idrus Marham menegaskan, agenda hari kedua Rapimnas adalah untuk menentukan Munaslub.

Reaksi sebagian besar DPD 1 kata dia, bukan merupakan putusan final. "Itu belum putusan final. Pak Ical kan bilang Salat Istiqarah dulu," kata Idrus ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Senin (25/1).

Menurut Idrus, sidang lanjutan hari ini akan membahas apakah Munaslub atau tidak. Sebab Munaslub bagi kubu Munas Bali adalah momen untuk mempersatukan Partai Golkar.

"(Munaslub) akan dikaji dalam rapat komisi hari ini. Kita sepakat ini jadi momen rekonsiliasi dan konsolidasi partai," jelas dia.

Sebelumnya diberitakan, Rapimnas partai Golkar hingga Senin (25/1) dini hari masih berlangsung dan belum menentukan keputusan. Setelah sidang paripurna II dengan agenda mendengarkan laporan dan sikap dari daerah dan ormas-ormas sayap Golkar, mayoritas daerah dan ormas keberatan diadakannya Munaslub dan menyerahkan kembali sepenuhnya keputusan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

Menyikapi hal tersebut Ical mengaku akan mempertimbangkan suara dari pimpinan daerah yang merupakan pemilik suara sah dalam Rapimnas. Ia meminta waktu kepada forum untuk mempertimbangkannya serta Salat Istiqarah.

"Saya mendengar dengan seksama, yang menolak dan menerima Munaslub memberikan sepenuhnya keputusan kepada DPP dan saya pribadi. Saya mohon waktu untuk Salat Istiqarah," kata Ical dalam sidang Paripurna III mendengarkan tanggapan dari DPP, di JCC, Senayan, Jakarta, Senin dini hari, (25/1).

Ical memperingatkan kepada forum, apabila tidak digelar Munaslub, dan Partai Golkar tidak disahkan oleh Kemenkumham hingga bulan Juni mendatang, maka risikonya Partai Golkar tidak akan dapat mengikuti Pilkada serentak 2017, serta tim transisi akan segera melakukan Munas.

Rapimnas Golkar masih akan dilanjutkan hari Senin, 25 Januari untuk membawa persoalan Munaslub ke rapat komisi dan rapat pleno. "Saya tidak bisa dapat membaca apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, Mahkamah Partai memutuskan membuat tim transisi untuk Munas. Supremasi hukum masih kalah dengan kekuasaan. Makanya saya menawarkan munaslub, saya serahkan kembali ke rapimnas. Apa pun keputusan rapimnas ini, saya berada terdepan untuk memperjuangkannya," tutup Ical. (mdk/eko)