DKPP: DPT selalu jadi masalah tapi minim penindakan hukum

Merdeka.com - Pimpinan Dewan Kewenangan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sardini menilai, masalah yang kerap muncul dalam setiap penyelanggaraan pilkada adalah Ketidaksesuaian antara data dan jumlah penduduk yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"DPT selalu jadi masalah, baik dari itu pemda maupun verifikasi dari penyelenggara pemilu," ujar Nur Hidayat dalam sebuah diskusi di Kantor DKPP, Jakarta, Rabu (9/2).

Meski kerap menimbulkan masalah, lanjut Nur, namun tak sekalipun isu DPT itu diperkarakan dalam proses penegakkan hukum tindak pidana pemilu. Padahal, DPT ini kerap menjadi masalah atau dipermasalahkan.

"Penerapan kerangka sistem penegakkan hukum elektoral, terutama terhadap tindak pidana pemilu belum efektif," kata Nur Hidayat.

Hal sama juga diutarakan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardiantoro. Menurut dia, DPT menjadi salah satu isu yang sering muncul dalam pelaksanaan pilkada. Karena setiap kandidat dan tim sukses sangat intensif dengan urusan DPT.

"Di samping masalah pelaksanaan pemuktahiran daftar pemilih, ada juga soal yang harus kita pikirkan mengenai penyediaan data daftar pemilih," ucap Juri.

Menurut Juri, di internal Bawaslu, sudah dipikirkan supaya untuk pilkada yang akan datang tidak perlu lagi ada Daftar Pemilih Tambahan 1 (DPTb1). Kata dia, prosesnya akan lebih baik langsung saja menggunakan DPTb2.

"Sehingga penyelenggara pemilu tidak terlalu rumit memikirkan harus mengisi formulir yang kadang-kadang dengan pengalaman yang tidak terlalu baik. Nanti di lapangan malah jadi sumber masalah," kata dia.

Selain persoalan DPT, lanjut Juri, ada persoalan lain yang selalu timbul dalam penyelenggaraan pilkada. Yakni persoalan tidak terdistribusinya C6 atau surat undangan ke TPS. Sebab, sebagian masyarakat masih memahami bahwa C6 itu merupakan formulir penting.

"Faktanya ini masih menjadi soal. Perlu pengaturan bagaimana memperlakukan formulir C6 secara ketat agar orang tak mempersepsi C6 sebagai alat untuk memobilisasi suara atau menghalangi seseorang untuk menggunakan hak pilihnya," ujar Juri.