Djarot kerja atau kampanye?

Merdeka.com - Pasangan nomor urut dua Basuki T Purnama dan Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) lolos ke putaran kedua Pilgub DKI 2017. Pasangan petahana ini kembali menegaskan tak ingin cuti kampanye, dengan alasan mau melayani warga Jakarta.

Pada putaran pertama lalu, Ahok-Djarot juga setengah hati ambil cuti hingga tiga bulan. Namun cuti harus tetap dilakukan karena sudah ditetapkan dalam UU Pilkada.

Pasangan nomor urut tiga Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang juga lolos putaran kedua menyerukan agar petahana kembali cuti. Sebab dikhawatirkan, incumbent bisa menyalahgunakan jabatannya demi kepentingan memenangkan Pilkada jika tidak melakukan cuti.

Kekhawatiran kubu Anies-Sandi rupanya direalisasikan dengan rencana melaporkan Djarot ke Bawaslu. Kubu Anies-Sandi merasa Djarot telah menyalahgunakan jabatan pada kunjungan Senin 27 Februari lalu ke Utan Kayu Selatan, Jakarta.

Di sini, Djarot tertangkap kamera bersama warga foto bersama dengan mengacungkan salam dua jari, khas kampanye Ahok-Djarot. Padahal saat itu belum masuk masa kampanye, terlebih Djarot mengenakan pakaian dinas wakil gubernur DKI.

"Kami mendapatkan gambar dimana di satu kelurahan wagub (wakil gubernur) dengan seragam kebesarannya berfoto dengan warga dan jelas-jelas fotonya mengacungkan 2 jari ini bagian yang semestinya tidak boleh terjadi," ujar Wakil Ketua Timses Anies-Sandi, M Taufik di rumah pemenangan Cicurug nomor 6, Menteng, Jakarta, Selasa (28/2).

djarot akan dilaporkan ke bawaslu ©2017 Merdeka.com/sania

Dia menilai, bahwa kejadian seperti ini dapat merusak citra demokrasi Indonesia. Menurutnya, jika Djarot ingin kampanye sebaiknya menggunakan hak cuti yang dia miliki. Hal ini dilakukan guna mencegah kejadian pelanggaran dan penyalahgunaan jabatan.

"Besok tanggal 1 Maret 2017, kami akan melaporkannya. Dan kami minta Bawaslu harus proaktif mengambil langkah-langkah untuk menangani kasus ini," kata Taufik.

Catatan merdeka.com, tidak kali ini saja Djarot tertangkap kamera bersinggungan dengan aktivitas kampanye. Pada 26 Februari lalu, saat bertemu dengan Pospera Tuna Rungu di Jalan Basuki Rahmat, Cipinang Muara, Jakarta Timur, Djarot juga bersinggungan dengan kampanye. Di situ, warga yang hadir mengenakan baju kotak-kotak, khas kampanye Ahok-Djarot. Namun mantan Wali Kota Blitar itu yakin, tindakannya tersebut bukan kategori kampanye.

"Saya sampaikan bahwa ini bukan waktu kampanye. Tidak boleh kampanye, karena kampanye sudah selesai 3,5 bulan. Sekarang tinggal bekerja, bekerja, nggak kampanye, nggak boleh. Teman-teman Pospera tidak boleh kampanye. Saya kaget (pakaian kotak-kotak), yang penting nggak ada nama dan nomor. Makanya ada keterbatasan komunikasi," beber Djarot di lokasi.

Unsur kampanye menurut UU juga tidak sembarang. Calon kepala daerah bisa dikatakan melakukan kampanye jika setidaknya dalam kegiatan tersebut ada atribut dan alat peraga kampanye, mengajak warga untuk mencoblos nomor tertentu. Selain itu, calon juga menjabarkan visi dan misi dalam program kerja kepada warga.

Djarot di Pospera Tunarungu ©2017 Merdeka.com/imam buhori

Djarot santai saat tahu dirinya bakal dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan wewenang. Dia menegaskan, apa yang dilakukannya bukan kampanye, tapi bekerja merealisasikan janji kampanye Jokowi-Ahok yang masih tersisa beberapa bulan lagi.

"Ya enggak (kampanye terselubung). Masa kepemimpinan kita itu 2012-2017 dan kami berkomitmen untuk mewujudkan visi misi dan janji pasangan waktu itu Jokowi-Ahok, kami melanjutkan itu. Kok dianggap kampanye, ya enggak dong," kata Djarot, di Balai Kartini, Selasa (28/2).

Djarot tidak akan melarang jika ada pihak tertentu yang menuding pihaknya telah melakukan kampanye terselubung. Tetapi, ia memastikan bahwa dirinya saat ini hanya fokus untuk kerja melayani warga Jakarta.

"Kami fokus untuk mewujudkan janji-janji politik Pak Jokowi dan Pak Basuki sampai dengan 2017," tandas Djarot.