Djarot harap debat kedua tidak menyerang karakter pribadi

Merdeka.com - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Djarot Saiful Hidayat belum mengetahui detil format debat terbuka yang akan diselenggarakan KPU DKI Jakarta. Rencananya debat putaran kedua ini akan diselenggarakan pada ‎12 April 2017.

Djarot berharap debat terakhir dalam Pilkada DKI 2017 berjalan dengan baik. Sehingga nantinya kedua pasangan calon yang hadir dapat memaparkan gagasannya, bukan malah sibuk menyerah personal saingannya di hadapan seluruh pemirsa.

"Saya berharap format debat bisa elaborate sampai detail sehingga masing-masing pasangan tidak sibuk menyerang karakter orang," tegas Djarot di kawasan Lubang Buaya, Makassar, Jakarta Timur, Kamis (30/3).

Politisi PDIP ini akan mengikuti mekanisme debat yang akan diatur lembaga penyelenggara pemilu. Namun, dia meminta agar rencana melibatkan warga dalam debat harus objektif dan independen.

"Intinya adalah kami Basuki-Djarot akan ikut apapun yang didesain rencanakan KPU. Kalau memang harus melibatkan kelompok warga harus ada jaminan itu betul-betul murni. Yang artinya independen tidak berpihak satu dan yang lain," katanya.

Mantan Wali Kota Blitar ini mengungkapkan, warga yang rencana akan dihadirkan untuk bertanya kepada masing-masing pasangan calon harus merepresentasikan persoalan ibu kota. Sehingga nantinya, apa yang dijelaskan dapat menjabarkan visi misi calon sebagai gambaran saat memilih pada 19 April 2017.

‎"Saran saya lebih baik melibatkan komunitas yang terkait misalnya tema debat, visi dan misi paslon. Misalnya komunitas tentang kaum disabilitas, perempuan dan anak, transportasi. Itu yang saya pikir. Kalau menurut hemat saya bisa dilibatkan. Dengan catatan betul-betul independen," paparnya.

Djarot menjelaskan, debat ini untuk memantapkan warga ibu kota dalam memilih calon pemimpin bagi Pemprov DKI Jakarta. Sehingga nantinya masyarakat dapat mengetahui akan seperti‎ apa ke depannya ibukota akan dibangun.

‎"Menyelesaikan semua ini tidak cukup 5 tahun maka saya, Pak Basuki berjuang betul agar program ini konsisten sampe dua periode, berarti 10 tahun. Apa cukup, tidak. Ini yang kami sebut dengan pembangunan yang berkelanjutan. Karena apa yang menikmati yang kita kerjakan sekarang bukan hanya kita tapi anak keturunan kita bagaimana perlindungan ke warga," terangnya.