Djan Faridz gembira MK hapus larangan dinasti politik

Merdeka.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus pasal petahana dalam UU Pilkada. Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz menilai, pasal tersebut telah memasung hak memilih dan dipilih sebagian besar masyarakat dan memaksa masyarakat memilih calon yang tidak sesuai dengan keinginannya.

"Keputusan tersebut sangat menggembirakan semua pihak. Bayangkan kalau Anda atau saudara Anda menjadi tidak bisa memilih seorang calon yang secara kualitas dan visi membangunnya sangat bagus lantaran dia adalah keluarga gubernur, bupati atau wali kota. Sedangkan calon baru belum tentu sebagus calon yang menjadi keluarga atau kerabat incumbent tersebut. Apakah ini bukan sama halnya kita memberikan calon yang tidak baik kepada masyarakat?" kata Djan dalam pernyataan pers, Sabtu (11/7).

Baginya putusan MK tersebut, memberi angin segar kepada iklim demokrasi di Indonesia. Menurutnya, penghapusan pasal tersebut bisa memunculkan calon-calon kepala daerah yang berkualitas untuk memimpin sebuah daerah.

"Keluarga petahana belum tentu tidak bagus dan juga belum tentu korup. Yang terpenting masyarakat bisa menilai siapa calon yang layak untuk dipilih menjadi kepala daerah," katanya.

Dia tak setuju dengan anggapan calon kepala daerah yang berasal dari keluarga incumbent bisa menimbulkan politik dinasti dan cenderung korup. Anggapan itu, kata dia, tak sepenuhnya bisa dibenarkan karena banyak juga kepala daerah yang bukan berasal dari keluarga incumbent terlibat korupsi.

"Sampai akhir 2014, tercatat 325 kepala dan wakil kepala daerah, 76 anggota DPR dan DPRD, serta 19 menteri dan pejabat lembaga negara yang terjerat kasus korupsi. Sejak penerapan otonomi daerah, sekitar 70 persen dari total kepala dan wakil kepala daerah diseret ke meja hijau," katanya.

Soal keputusan KPU memperbolehkan parpol yang sedang bertikai untuk ikut dalam pilkada mendatang, Djan mengaku akan meminta petuah dari para ulama di PPP. Dia akan meminta masukan apakah bisa bersama dengan PPP kubu Rommy untuk mendukung seseorang menjadi calon kepala daerah.

"Kita ini kan mempunyai ulama. Apakah para ulama memperbolehkan dirinya tanda tangan bersama dengan Rommy untuk menentukan calon. Saya ikut keputusan ulama karena semua itu tentunya ada pertimbangan baik dan mudaratnya sesuai dengan hukum agama. Kita tidak mau menjadi berdosa karena mengejar kekuasaan dunia tapi mengabaikan hukum agama," katanya.