Djan Faridz batal laporkan ketua DPW PPP Kalteng ke Bareskrim
Merdeka.com - Bareskrim Mabes Polri belum bisa menerima laporan Ketua Umum PPP versi muktamar Jakarta, Djan Faridz, terkait dugaan pemalsuan tanda tangan dukungan PPP kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) yakni H Ujang Iskandar-Jawawi di Pilkada serentak 2015. Sebab, ada beberapa hal yang harus dilengkapi Djan dalam laporan tersebut.
"Tadi saya diminta menyampaikan bukti-bukti, karena tadi saya tidak membawa bukti, saya kembali besok, saya akan menyerahkan nomor bukti," kata Djan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Rabu (16/12).
Dia menjelaskan, dalam laporan itu, dirinya melaporkan Ketua DPW PPP Kalimantan Tengah (Kalteng) berinisial N. N diduga sebagai pihak yang telah memalsukan tandatangan Djan.
"Jadi hari ini saya melaporkan pemalsuan tanda tangan yang patut diduga dilakukan oleh Ketua DPW (N). Pemalsuan ini merugikan saya karena menghabiskan energi saya untuk disidang oleh KPUD, Bawaslu, DKPP," ujar dia.
Dari hasil temuan sementara, Djan mengaku belum menemukan bukti keterlibatan Ujang-Jamawi. Hanya saja, timnya menemukan sejumlah bukti kuat yang mengarah jika N telah memalsukan tandatangan Djan untuk kepentingan pribadi.
"Bukan pasangan yang memalsu, pasangan hanya menggunakan yang diduga dilakukan oleh ketua DPW saya untuk kepentingan yang bersangkutan," ujar dia.
Dalam kesempatan itu, pimpinan partai berlambang kabah ini juga menjelaskan kenapa dirinya baru melaporkan N. "Dari awal sudah menjadi masalah, kalau dilaporkan kan sedang ada proses Pilkada. Kalau di UU ada proses, harus dilaporkan ke Bawaslu," tegasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi memastikan Witjaksono diberhentikan posisinya dari Wakil Ketua Majelis Pertimbangan PPP.
Baca SelengkapnyaDewas KPK memutuskan bukti dugaan etik Firli Bahuri sudah cukup untuk disidangkan.
Baca SelengkapnyaBawaslu Jateng menyatakan tidak ada unsur pelanggaran kampanye pada peristiwa itu, karena Rakernas DPP APPSI bukan merupakan kegiatan kampanye pemilu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi mengatakan partainya akan menentukan sikap terkait hak angket seusai pengumuman resmi hasil Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaBKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca SelengkapnyaDKPP diharapkan bisa bekerja secara lebih nyaman, melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya,
Baca SelengkapnyaBagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca Selengkapnya"Hanya sekitar 20 kasus yang saat ini dilaksanakan penyidikan di jajaran kepolisian," kata Djuhandhani
Baca SelengkapnyaDPR akan memanggil Mendag Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari
Baca Selengkapnya