Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Djan Faridz batal laporkan ketua DPW PPP Kalteng ke Bareskrim

Djan Faridz batal laporkan ketua DPW PPP Kalteng ke Bareskrim Djan Faridz jenguk SDA. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Bareskrim Mabes Polri belum bisa menerima laporan Ketua Umum PPP versi muktamar Jakarta, Djan Faridz, terkait dugaan pemalsuan tanda tangan dukungan PPP kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) yakni H Ujang Iskandar-Jawawi di Pilkada serentak 2015. Sebab, ada beberapa hal yang harus dilengkapi Djan dalam laporan tersebut.

"Tadi saya diminta menyampaikan bukti-bukti, karena tadi saya tidak membawa bukti, saya kembali besok, saya akan menyerahkan nomor bukti," kata Djan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Rabu (16/12).

Dia menjelaskan, dalam laporan itu, dirinya melaporkan Ketua DPW PPP Kalimantan Tengah (Kalteng) berinisial N. N diduga sebagai pihak yang telah memalsukan tandatangan Djan.

"Jadi hari ini saya melaporkan pemalsuan tanda tangan yang patut diduga dilakukan oleh Ketua DPW (N). Pemalsuan ini merugikan saya karena menghabiskan energi saya untuk disidang oleh KPUD, Bawaslu, DKPP," ujar dia.

Dari hasil temuan sementara, Djan mengaku belum menemukan bukti keterlibatan Ujang-Jamawi. Hanya saja, timnya menemukan sejumlah bukti kuat yang mengarah jika N telah memalsukan tandatangan Djan untuk kepentingan pribadi.

"Bukan pasangan yang memalsu, pasangan hanya menggunakan yang diduga dilakukan oleh ketua DPW saya untuk kepentingan yang bersangkutan," ujar dia.

Dalam kesempatan itu, pimpinan partai berlambang kabah ini juga menjelaskan kenapa dirinya baru melaporkan N. "Dari awal sudah menjadi masalah, kalau dilaporkan kan sedang ada proses Pilkada. Kalau di UU ada proses, harus dilaporkan ke Bawaslu," tegasnya.‎

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tidak Masalah Diberhentikan PPP, Witjaksono Tegaskan Kader Daerah Dukung Prabowo-Gibran
Tidak Masalah Diberhentikan PPP, Witjaksono Tegaskan Kader Daerah Dukung Prabowo-Gibran

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi memastikan Witjaksono diberhentikan posisinya dari Wakil Ketua Majelis Pertimbangan PPP.

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana 3 Pelanggaran Etik Firli Bahuri Hari Ini
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana 3 Pelanggaran Etik Firli Bahuri Hari Ini

Dewas KPK memutuskan bukti dugaan etik Firli Bahuri sudah cukup untuk disidangkan.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Jateng Putuskan Kelakar Zulhas di Rakernas APPSI Tidak Langgar Aturan Kampanye
Bawaslu Jateng Putuskan Kelakar Zulhas di Rakernas APPSI Tidak Langgar Aturan Kampanye

Bawaslu Jateng menyatakan tidak ada unsur pelanggaran kampanye pada peristiwa itu, karena Rakernas DPP APPSI bukan merupakan kegiatan kampanye pemilu.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
PPP Tegaskan Tak Bergantung pada Fraksi Lain Soal Hak Angket
PPP Tegaskan Tak Bergantung pada Fraksi Lain Soal Hak Angket

Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi mengatakan partainya akan menentukan sikap terkait hak angket seusai pengumuman resmi hasil Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini
Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini

BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.

Baca Selengkapnya
DKPP Resmikan Kantor Baru, Kemendagri: Semoga Semakin Efisien Menjalankan Tugas
DKPP Resmikan Kantor Baru, Kemendagri: Semoga Semakin Efisien Menjalankan Tugas

DKPP diharapkan bisa bekerja secara lebih nyaman, melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya,

Baca Selengkapnya
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.

Baca Selengkapnya
Bareskrim Polri: Politik Uang Pemilu 2024 Ada 20 Kasus
Bareskrim Polri: Politik Uang Pemilu 2024 Ada 20 Kasus

"Hanya sekitar 20 kasus yang saat ini dilaksanakan penyidikan di jajaran kepolisian," kata Djuhandhani

Baca Selengkapnya
DPR Bakal Panggil Zulhas Buntut Pernyataan Bansos Berasal dari Jokowi
DPR Bakal Panggil Zulhas Buntut Pernyataan Bansos Berasal dari Jokowi

DPR akan memanggil Mendag Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari

Baca Selengkapnya