Diusung SBY, Khofifah-Emil berhadapan dengan Jokowi

Merdeka.com - Pemilihan gubernur Jawa Timur akan menjadi salah satu medan pertarungan bagi partai-partai besar untuk mengamankan jalan menuju Pemilu 2019. Dua pasangan calon yang sudah muncul seolah menegaskan calon yang didukung SBY akan melawan calon yang dimajukan PDIP, partai Presiden Jokowi.

"Partai Demokrat yang jelas bukan partai pendukung pemerintah. Kedua, Khofifah ngotot maju, meski saya duga sudah coba ditahan oleh presiden, itu loyalitasnya patut dipertanyakan juga. Pada dasarnya ini himpunan para pihak yang tidak cukup punya loyalitas untuk benar-benar mendukung Pak Jokowi di 2019. Saya kira Pak SBY dan Khofifah adalah orang yang punya pikiran sangat praktis," kata Haryadi, pengamat politik yang juga dosen Universitas Airlangga, Surabaya, yang dihubungi wartawan, Jumat (24/11).

Haryadi menambahkan, apalagi, calon wakil gubernur yang diputuskan oleh SBY adalah Emil Dardak, bupati Trenggalek yang merupakan kader PDIP. "Itu menambah tensi emosi yang lebih tinggi. Ada sentimen politik yang menurut saya agak tinggi, ketika PDIP berinteraksi dengan Demokrat terutama untuk wilayah-wilayah yang itu menjadi wilayah pertaruhan, dan Jawa Timur adalah salah satunya," ujarnya.

Bagi PDIP, lanjut dia, ini menyangkut martabat dan harga diri partai. "Yang tidak sekadar dikoyak-koyak tapi kemudian Emil dianggap berkhianat dan mencoba seperti menusuk dari belakang," tegas Haryadi.

Jokowi, tentu saja bisa mengukur loyalitas Khofifah sebagai pembantu presiden yang tidak menuntaskan masa jabatannya demi maju di Pilgub Jatim. Haryadi menduga, setelah pendaftaran dan penetapan pasangan cagub dan wagub oleh KPU Jatim, Khofifah akan diminta mundur sebagai menteri sosial.

"Mengapa Khofifah ingin maju? Kenapa SBY dan Pakde Karwo yang dua periode menjadi musuh bebuyutan khofifah itu sekarang tiba-tiba mengendorse Khofifah? Penjelasannya cuma satu buat saya, yaitu pragmatisme sempit. Pasti bukan karena achievement, nilai, atau ideologi," tegasnya.

Di sisi lain, kata Haryadi, Emil Dardak akan menjadi contoh bagaimana seorang politisi muda yang menjadikan partai hanya sebagai instrumen untuk mencapai kekuasaan politik semata. "Emil mencoba menunjukkan ideologi itu tidak penting dan Emil ingin menegaskan, untuk mencapai kekuasaan politik maka jalan pragmatis itu penting dan menjadi pilihan untuk ditempuh," tukasnya.

Inilah yang sangat disayangkan, lanjut Haryadi. Meminjam istilah yang digunakan PDIP, Emil dinilai tidak memiliki kesabaran revolusioner. "Yang kedua, dia sudah mempermalukan martabat partai, yang ketiga dia memang tidak pantas menjadi kader kepemimpinan PDIP di masa depan. Setidaknya dari kacamata ideologi PDIP seperti itu. Dengan kata lain, di mata PDIP, Emil sudah selesai," pungkasnya.