Merdeka.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) menyatakan, Indonesia akan meninjau ulang sejumlah kerja sama dengan Australia. Hal ini menyikapi adanya laporan penyadapan yang dilakukan Australia ke sejumlah pejabat tinggi Indonesia.

"Kita juga akan meninjau kembali sejumlah agenda kerja sama bilateral, akibat perlakuan Australia yang menyakitkan itu," kata Presiden dalam akun twitternya @SBYudhoyono di Jakarta, Selasa (19/11).

Lebih lanjut, SBY menegaskan, Indonesia meminta Australia untuk memberikan jawaban resmi dan bisa dipahami masyarakat luas atas penyadapan terhadap Indonesia.

"Tindakan AS dan Australia sangat mencederai kemitraan strategis dengan Indonesia, sesama negara demokrasi," tegas Presiden.

Kepala Negara mengatakan pada Senin (18/11) telah menginstruksikan Menlu Marty Natalegawa untuk memanggil pulang Dubes RI untuk Australia .

"Hari ini, saya instruksikan Menlu Marty Natalegawa untuk memanggil ke Jakarta Dubes RI untuk Australia. Ini langkah diplomasi yang tegas," katanya.

Diketahui, berdasarkan dokumen Edward Snowden yang dikutip dari ABC dan Guardian pada Senin (18/11), menunjukkan intelijen Australia telah menyadap pembicaraan telepon SBY . Selain itu, intel Australia juga melacak aktivitas telepon genggam SBY selama 15 hari di bulan Agustus 2009.

Data itu berasal dari Agen Intelijen Elektronik Australia (Defence Signal Directorate sekarang berubah menjadi Australia Signals Directorate).

Tidak hanya itu, berdasarkan laporan tersebut, penyadapan juga ditujukan bagi pejabat dan orang dekat SBY , seperti Ani Yudhoyono , Wakil Presiden Boediono , mantan Wapres Jusuf Kalla , Juru Bicara Presiden Dino Patti Djalal dan Andi Mallarangeng .

Selain itu Australia juga menyadap Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, Menko Ekuin Sri Mulyani, Menko Polhukam Widodo AS, dan Menteri BUMN Sofyan Djalil.