Dirjen Dukcapil soroti selisih 10 juta DPS di rapat bersama KPU

Merdeka.com - Dirjen Dinas Kependudukan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arief menyoroti selisih 10 juta Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dalam daftar pemilih sementara (DPS) dari hasil rapat pleno dipaparkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lewat data dipegang Dukcapil, DP4 tercatat di Kemdagri adalah 196 juta pemilih, sedangkan baru 186 juta pemilih.

"Ini ada selisih 10 juta ini perlu kami sinkronisai apakah dalam DPS ini belum mengakomodir pemilih pemula yang sudah berusia 17 tahun nanti di April 2019?," tanya Zudan dalam rapat yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (23/6).

Berdasarkan hasil kordinasi dengan KPU, Ditjen Dukcapil Kemendagri telah memberi akses seluas-luasnya kepada KPU dengan memberi 514 password dan username agar tidak terjadi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nama penduduk ganda di Pemilu 2019.

"Dengan akses tersebut, KPU Kota/Kabupaten, Provinsi, dapat memaksimalkan akses langsung sehingga tidak ada lagi kemungkinan penduduk terdaftar dua kali dengan NIK dan ganda mau pun nama ganda," jelas Zudan.

Selanjutnya, Ditjen Dukcapil Kemendagri akan terus berkordinasi dengan KPU untuk terus melakukan pemutakhiran data pemilih hingga menjadi daftar pemilih tetap (DPT) di 2019.

"Kami terus dukung KPU untuk pemutakiran data berkelanjutan, termasuk pemilih itu bermutasi, atau beralih profesi jadi TNI-Polri menjadi sipil dan atau sebaliknya sipil menjadi TNI-Polri," tutup Zudan.

Reporter: M Radityo

Sumber: Liputan6.com (mdk/dan)