Dipecat dari Golkar, Doli pertimbangkan ambil langkah hukum

Merdeka.com - Ahmad Doli Kurnia dipecat dari keanggotaannya di Partai Golkar. Doli dinilai DPP Golkar tak taat aturan karena bertentangan dengan partai.

Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) itu mengakui telah menerima surat peringatan dari DPP Partai Golkar tiga hari sebelumnya. Dia lantas mengritik Sekjen Partai Golkar Idrus Marham sudah tak bisa membedakan mana yang bersih dan korup. Hal ini terkait komentar Idrus soal 'Gerakan Golkar Bersih' yang diprakarsai Doli.

"Saya dapat surat peringatan tiga hari sebelum isu pecat kemarin. Idrus memang sudah tidak bisa membedakan mana yang bersih mana yang korup. Mungkin karena dia merasa korupsi sesuatu yang biasa saja dilakukan," katanya kepada merdeka.com, Kamis (31/8).

Menurutnya, apa yang dialaminya saat ini adalah hal yang biasa dalam perjuangan. Sebab dia mengaku apa yang dilakukannya bersama GMPG demi kepentingan Golkar.

"Jadi kami tidak akan berhenti, kami akan jalan terus dengan agenda-agenda kami. Soal pemecatan yang sewenang itu kami akan lawan," katanya.

Sebagai kader Golkar, dia menyatakan memiliki hak pembelaan atas apa yang sudah dituduhkan kepadanya. Pihaknya juga saat ini sedang mempertimbangkan langkah hukum yang akan ditempuh. Namun demikian, dia tak menjelaskan lebih detail soal langkah hukum apa yang akan diambilnya.

"Sebagai anggota partai, saya punya hak pembelaan. Itu adalah bagian dari gerakan politik bersama gerakan politik lainnya. Saya juga sedang mempertimbangkan langkah hukum," katanya.

Perbedaan pendapat antara Doli dengan para elite Golkar di DPP dimulai sejak Setya Novanto ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi e-KTP oleh KPK. Saat itu Ketua GMPG itu membuat 'Gerakan Golkar Bersih' yang mendesak agar Setnov lengser dari posisi ketua umum Partai Golkar.

Doli bahkan mengklaim ada 17 nama yang mendukung GMPG dalam gerakan 'Golkar Bersih'. Doli mengklaim, anggota DPP yang tergabung itu memiliki visi-misi yang sama yaitu mendorong pembaharuan untuk Partai Golkar serta tidak memberikan dukungan pada Setnov.