Merdeka.com - Partai Gerindra menolak alokasi anggaran penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 39 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) 2016. Petinggi Partai Gerindra menyebut Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto agar menjelaskan perbedaan pandangan mengenai PMN.

"Pertemuan itu dilakukan pukul 02.00 Jumat dini hari yang juga diikuti oleh Sekjen Partai Gerindra dan Ketua Bidang BUMN Partai Gerindra," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (30/10).

Menurutnya, RAPBN 2016 yang diajukan pemerintah tidak pro rakyat. Sebab, pemerintah lebih memilih mengalokasikan dana besar untuk suntikan modal perusahaan BUMN daripada program kerakyatan.

"Ada yang menyampaikan BUMN mungkin pro rakyat dan sebagainya. Tapi mana ada urusan korporasi bicara sosial. Kita bicara korporasi itu cari untung. Nah apakah urgent BUMN sekarang kita suntik?," kata Ketua Komisi IV DPR ini.

Di tempat berbeda, Wakil Ketua Komisi IV Titiek Soeharto menegaskan, Partai Golkar menolak RAPBN 2016 lantaran anggaran Penyertaan Modal Negara untuk BUMN terlalu besar. Lebih baik, RAPBN 2016 mengutamakan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

"Tidak realistis tidak pro rakyat, komisi IV kementerian kelautan petani, kehutanan itu dikurangi. Penyertaan modal negara itu dinaikan menghadapi kebakaran hutan perlu dan yang cukup banyak menanggulangi kebakaran hutan itu," kata Titiek.