Dibantu Gerindra dan PPP, Golkar minta kasus Setnov ditutup
Merdeka.com - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Akbar Faizal membeberkan adanya anggota MKD dari Fraksi Golkar meminta agar kasus dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan Ketua DPR Setya Novanto ditutup alias tidak dilanjutkan. Permintaan itu disampaikan saat rapat pleno, hari ini, Selasa (1/12).
Akbar menjelaskan permintaan tersebut diawali pernyataan Wakil Ketua MKD dari Golkar, Kahar Muzakir. Setelah itu, dua anggota Golkar lainnya juga meminta hal sama. "Pak Kahar minta case closed dan dibenarkan oleh dua anggota lainnya," kata Akbar di sela-sela rapat, Selasa (1/12).
Akbar menuturkan, Fraksi Golkar berdalih soal verifikasi bukti rekaman dari Menteri Sudirman Said yang dinilai belum utuh. Itu dijadikan dalih meminta penghentian kasus ini.
Golkar tidak sendiri. Fraksi Gerindra dan PPP juga membantu agar kasus tersebut tidak dilanjutkan. "Yang getol meminta itu bukan cuman Golkar, tapi juga dibantu Gerindra dan PPP yang terus bermanuver," bebernya.
Akbar mengaku heran dengan permintaan tersebut. Dia tidak habis pikir kenapa kasus sebesar ini malah diminta untuk ditutup. "Bagi saya tidak ada alasan untuk kasus ini diberhentikan, apa alasannya? Jujur saya bingung dengan permintaan dengan rekomendasi penghentian kasus ini," ucapnya.
Sampai saat ini, rapat pleno masih terus berlangsung.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Golkar Nomor Dua di Pileg 2024, Mungkinkah Jatah Menteri di Kabinet Prabowo Bertambah?
Airlangga ditanya apakah kursi menteri dari Partai Golkar pada pemerintahan Prabowo-Gibran bakal bertambah.
Baca SelengkapnyaIsu Pemakzulan, Ketum Golkar Tegaskan Jokowi Didukung 80 Persen Susunan Kabinet
Airlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.
Baca SelengkapnyaSudirman Said Sebut Pihak Kalah Pemilu Harus Jadi Penyeimbang Pemerintah
Kata Sudirman, situasi saat ini lebih kompleks ketimbang pada masa lalu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Gibran Jawab Isu Dirinya dan Jokowi Bergabung ke Golkar
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons baik terkait kemungkinan Presiden Jokowi masuk ke partainya.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Sempat Lolos OTT, KPK Buka Suara
OTT terkait kasus dugaan korupsi pemotongan insentif ASN Sidoarjo yang mencapai Rp2,7 Miliar.
Baca SelengkapnyaSudirman Said Nilai Syarat Jadi Pemimpin Indonesia Terlalu Longgar: Tidak Heran Ada Pengingkaran Etika
Sudirman menyoroti syarat yang diatur dalam Pasal 169 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.
Baca SelengkapnyaSekjen Gerindra Kaget Dengar Kabar AHY akan Dilantik Jadi Menteri ATR/BPN Besok
Gerindra menyambut baik apa yang sudah diputuskan Presiden Jokowi dalam mengangkat siapapun menjadi menteri.
Baca SelengkapnyaDinilai Berpeluang Jadi Ketum Golkar, Ini Respons Khas Gibran
Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberi jawaban khas saat ditanya soal peluangnya menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.
Baca SelengkapnyaSaingi Suara PDIP di Pileg, Golkar Bakal Rebut Kursi Ketua DPR?
Partai Golkar tidak pernah memiliki skenario untuk merebut kursi ketua DPR RI.
Baca Selengkapnya