Di era Jokowi berbau politik jadi 'tandingan'
Merdeka.com - Persaingan dua kubu di musim Pilpres kemarin rupanya belum selesai. Kubu Joko Widodo (Jokowi) dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH)-nya masih saling berebut kekuasaan dengan kubu Prabowo Subianto dengan Koalisi Merah Putih (KMP)-nya.
KIH sebagai pemenang Pilpres merasa kuasa atas segala posisi penting di negara ini. Sementara KMP sebagai pesaing merasa juga punya hak atas pemerintahan sekarang sebagai pemilik suara terbanyak dalam koalisi.
Kondisi ini lantas memicu ketegangan antar dua kubu. Apalagi setelah kursi pimpinan DPR dikuasai KMP sesuai UU MD 3.
Dari peristiwa ini lahirlah kekuatan yang konon katanya sebagai penyeimbang. Mereka menyebutnya sebagai kelompok tandingan.
Ini sejarah baru buat perpolitikan Indonesia dan pertama kali pula terjadi di pemerintahan Presiden Jokowi.
Berikut cerita kelompok tandingan yang kini seolah mewabah di Indonesia:
DPR tandingan
Cerita DPR tandingan bermula saat pemilihan 5 pimpinan DPR. Bila dulu pimpinan DPR diisi partai pemenang Pilpres, sekarang tak demikian.Singkat cerita, 5 kursi pimpinan DPR disapu bersih oleh KMP. Tak terima KIH yang dimotori PDI Perjuangan melakukan perlawanan.Mereka menyebut, sidang paripurna yang dipimpin Ceu Popong terkait pemilihan Setya Novanto dkk tak sah. Mereka pun membentuk pimpinan DPR tandingan.Tak sekadar itu, mereka pun membuat rapat paripurna tandingan yang dihadiri fraksi koalisi mereka, PKB, Nasdem, dan Hanura.
DPRD DKI Tandingan
Persaingan dua koalisi di DPR juga terjangkit di tataran anggota DPRD DKI Jakarta. KMP DKI membuat paripurna tandingan karena menolak sikap Ketua DPRD DKI yang berasal dari PDIP, Prasetyo Edi Marsudi.KMP DKI yang dimotori M Taufik protes dengan keputusan Prasetyo yang sepihak mengumumkan Ahok sebagai gubernur DKI menggantikan Jokowi. Padahal saat itu, KMP menilai Ahok tak layak menempati posisi gubernur.KMP DKI makan berang dengan pelantikan Ahok sebagai gubernur di Istana Presiden.
FPI buat gubernur DKI tandingan
Sejak mendengar Ahok bakal menggantikan Jokowi, Ormas FPI getol menolak. Tak bosan-bosannya mereka melakukan demo ke Balai Kota DKI dan DPRD.Lucunya, alasan mereka menolak Ahok karena tak menganut agama. Sampai akhirnya mereka menunjuk ketua Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) Fachrurrozi sebagai gubernur DKI tandingan.Mereka melantik Rozi di depan DPRD DKI Jakarta. Konyolnya lagi, KMP DKI malah mendukung.
Ketum PPP tandingan
PPP juga ikut terjangkit membentuk kelompok tanding. Saat masih menjabat ketum, SDA yang sudah ditetapkan sebagai tersangka merasa masih memiliki kuasa atas PPP.Sementara, PPP kubu Romahurmuziy tak mau kalah. Mereka menilai seorang tersangka tak pantas memimpin PPP. Mereka lantas mengambil alih PPP dan melaporkan kepengurusan kubu Romi ke Kemenkum HAM.PPP kubu SDA tak mau menyerah, mereka buru-buru menggelar Munas di Jakarta dan memilih Djan sebagai ketum. Tapi kubu Romi juga tak ingin tersalip, menggelar Munas di Surabaya dan menunjuk dirinya sebagai ketum.
Golkar tandingan
Terhangat, kelompok tandingan juga lahir di tubuh Partai Golkar. Kelompok tandingan yang menamakan dirinya sebagai Presidium Penyelamat Partai Golkar muncul sebagai reaksi penolakan atas majunya Aburizal Bakrie sebagai ketum periode berikutnya.Untuk menguatkan keberadaannya, Presidium pimpinan Agung Laksono ini juga mendaftarkan diri mereka ke Kemenkum HAM. Alasan mereka membentuk kelompok tandingan ini, karena menilai tak ada prestasi membanggakan yang dibawa Ical, sapaan Aburizal, saat memimpin Golkar.
(mdk/gib)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Istana Jawab Keanggotaan Jokowi di PDIP Usai Maruarar Mundur: Jangan Dihubung-hubungkan dengan Presiden
Maruarar Sirait mengatakan langkah politiknya mengikuti Joko Widodo
Baca SelengkapnyaJokowi Siap Pindah ke IKN Juli 2024, Tapi Istana Wapres Baru Mau Dibangun
Jokowi Siap Pindah ke IKN Juli 2024, Tapi Istana Wapres Baru Mau Dibangun
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaJokowi Lantik Anggota Komisi Kejaksaan Periode 2024-2028, Berikut Daftar Namanya
Jokowi melantik anggota Komisi Kejaksaan periode 2024-2028 di Istana Negara, Rabu (21/2/2024).
Baca SelengkapnyaUntitledJokowi di Ujung Periode Kekuasaan, Dari Wacana Hak Angket Hingga Pemakzulan
Langkah Gibran maju di Pilpres 2024 membuat sejumlah pihak meradang dan mendorong pemakzulan Jokowi.
Baca SelengkapnyaMuncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen
Istana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan
Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Disebut Tidak Bisa Kerja, Prabowo: Saya Saksi Beliau Tidak Ada Istirahatnya
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menegaskan bahwa Joko Widodo atau Jokowi bekerja keras dalam menjalankan tugas sebagai Presiden Indonesia.
Baca Selengkapnya