Desmond: KPK Gagal Amankan Kantor PDIP Karena Birokrasi atau Partai Penguasa?

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond J. Mahesa mengkritisi gagalnya KPK memasang garis KPK di salah satu ruangan di PDIP. Hal itu karena sekuriti melarang penyelidik untuk masuk.

Desmond menyebut, alasan belum adanya izin dari Dewan Pengawas tak sepenuhnya bisa dijadikan penyebab gagalnya pemasangan garis KPK di DPP PDIP beberapa waktu lalu. Menurutnya bisa jadi karena PDIP adalah partai penguasa.

"Persoalannya karena birokrasi atau memang siapapun tidak mampu menggeledah institusi partai ini karena mereka berkuasa," ujar Desmond di Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/1).

Dia menyebut, gagalnya tim KPK menggeledah DPP PDI Perjuangan menjadi bukti melemahnya KPK. "Hari ini UU KPK dilemahkan. Apa yang terjadi hari ini membuktikan bahwa KPK dilemahkan," katanya.

Fraksi Gerindra, kata Desmond, sempat menolak revisi UU KPK, terutama pada point Dewan Pengawas. "Menolak Dewas-Dewas seperti ini. Jadi kalau ada pelemahan, produk pelemahan ya terjadi hari ini," kata Desmond.

Saat ini, lanjut Desmond, perlu keberanian Ketua KPK dan Komisioner baru lain untuk membuktikan pada publik bahwa KPK tetap bertaring dan tidak dilemahkan.

"Bagaimana komisioner dan dewas membuktikan ini. Kalau contoh seperti ini (penggeledahan) tidak terselesaikan, makin betul bahwa jangan berharap lagi dengan KPK," tandasnya.

Diketahui, penyelidik KPK batal mengamankan satu ruang di DPP PDIP usai melakukan operasi tangkap tangan komisioner KPU Wahyu Setiawan pada 8 Januari lalu. Alasannya, KPK tak memiliki surat izin penggeledahan.

Namun menurut Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, penyelidik bukan mau menggeledah, tapi hanya memasang garis KPK. Kemudian dihalangi oleh sekuriti yang menjaga DPP PDIP. Sehingga penyelidik batal menyegel.

Reporter: Delvira Hutabarat

Sumber: Liputan6.com