Desmond: KPK Gagal Amankan Kantor PDIP Karena Birokrasi atau Partai Penguasa?
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond J. Mahesa mengkritisi gagalnya KPK memasang garis KPK di salah satu ruangan di PDIP. Hal itu karena sekuriti melarang penyelidik untuk masuk.
Desmond menyebut, alasan belum adanya izin dari Dewan Pengawas tak sepenuhnya bisa dijadikan penyebab gagalnya pemasangan garis KPK di DPP PDIP beberapa waktu lalu. Menurutnya bisa jadi karena PDIP adalah partai penguasa.
"Persoalannya karena birokrasi atau memang siapapun tidak mampu menggeledah institusi partai ini karena mereka berkuasa," ujar Desmond di Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/1).
Dia menyebut, gagalnya tim KPK menggeledah DPP PDI Perjuangan menjadi bukti melemahnya KPK. "Hari ini UU KPK dilemahkan. Apa yang terjadi hari ini membuktikan bahwa KPK dilemahkan," katanya.
Fraksi Gerindra, kata Desmond, sempat menolak revisi UU KPK, terutama pada point Dewan Pengawas. "Menolak Dewas-Dewas seperti ini. Jadi kalau ada pelemahan, produk pelemahan ya terjadi hari ini," kata Desmond.
Saat ini, lanjut Desmond, perlu keberanian Ketua KPK dan Komisioner baru lain untuk membuktikan pada publik bahwa KPK tetap bertaring dan tidak dilemahkan.
"Bagaimana komisioner dan dewas membuktikan ini. Kalau contoh seperti ini (penggeledahan) tidak terselesaikan, makin betul bahwa jangan berharap lagi dengan KPK," tandasnya.
Diketahui, penyelidik KPK batal mengamankan satu ruang di DPP PDIP usai melakukan operasi tangkap tangan komisioner KPU Wahyu Setiawan pada 8 Januari lalu. Alasannya, KPK tak memiliki surat izin penggeledahan.
Namun menurut Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, penyelidik bukan mau menggeledah, tapi hanya memasang garis KPK. Kemudian dihalangi oleh sekuriti yang menjaga DPP PDIP. Sehingga penyelidik batal menyegel.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos
Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Ingatkan KPU: Jangan Main-Main dengan Suara Rakyat
Pernyataan ini menanggapi putusan DKPP yang memberikan sanksi etik ke KPU.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ketua DPP NasDem Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Bukan karena Penampilan Lucu
Taufik mengingatkan kepada masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan kemampuan mengatasi permasalahan bangsa.
Baca SelengkapnyaPakar Nilai Sanksi DKPP kepada Ketua KPU Tak Pengaruhi Pencalonan Gibran
Menurutnya, paslon 02 itu juga harus diakui memiliki dua titik noda soal etik.
Baca SelengkapnyaDewas KPK Terima 149 Laporan Sepanjang Tahun 2023
Dari 62 laporan dugaan pelanggaran kode etik yang diterima Dewas KPK, sebanyak enam laporan telah ditindaklanjuti karena bukti atau alasan yang cukup.
Baca SelengkapnyaReaksi Ketua KPU Diputus Melanggar Etik oleh DKPP Terkait Pencalonan Gibran
Hasyim merasa sudah menyampaikan semuanya di persidangan.
Baca SelengkapnyaDeretan Jagoan PDIP yang Gagal Terpilih di Pemilu 2024
Sejumlah politikus PDIP berpotensi gagal menjadi anggota DPR pada Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaPKS DKI Usung Sohibul Iman, Eks Wakil Ketua DPRD hingga Mardani Ali Sera untuk Pilkada DKI
Tetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya
Baca Selengkapnya