Merdeka.com - Partai Amanat Nasional (PAN) kini tengah disorot koalisi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK). PAN kerap berbeda dalam isu-isu krusial dengan para partai pendukung Jokowi-JK seperti PDIP, Golkar, PKB, NasDem, PPP dan Hanura.

Isu reshuffle pun berhembus kencang seiring bandelnya PAN. Memang PAN adalah satu-satunya partai pendukung Jokowi yang terang-terangan berani keras mengkritik pemerintah. Salah satunya soal penerbitan Perppu Ormas yang dilakukan Jokowi.

"Kalau lihat situasi negara belum genting. Lalu apa yang jadi dasar perppu ini keluar?" tanya Wasekjen PAN Yandri Susanto dalam sebuah diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Sabtu (15/7) kemarin.

yandri susanto ©2015 Merdeka.com

Yandri mengingatkan, pemerintah perlu mengkaji lebih dalam Perppu nomor 2 tahun 2017. Salah satunya tidak adanya poin mekanisme pembubaran Ormas melalui peradilan. Menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini pemerintah mengesampingkan demokrasi jika tidak ada proses pembubaran Ormas melalui peradilan.

"Zaman orde baru, orde lama tidak seperti ini. Kami tegaskan bagi PAN Pancasila adalah Final. Jangan sampai pemerintah dianggap represif," kata Yandri.

Bukan cuma Yandri, bahkan sang ketua umum PAN Zulkifli Hasan juga keras mengkritik pemerintahan Jokowi. Lagi-lagi hanya karena Perppu Ormas ini.

"Perppu itu kan kalau keadaan genting memaksa. Siapa yang menyarankan Presiden untuk tanda tangan Perppu? Sarannya kurang tepat," kata Zulkifli mengkritik pembisik Jokowi.

Begitu juga dengan Sekjen PAN Eddy Soeparno. Dia sepakat dengan Zulkifli, bahwa Perppu ini tidak seharusnya diterbitkan pemerintah.

"Perppu suatu hal perlu mendapatkan persetujuan dari DPR, Pak Zul (ketum PAN) menyatakan kasihan kalau memang penasihat presiden mengeluarkan perppu, tidak jaga wibawa," kata Eddy

sekjen PAN Eddy Soeparno ©2017 Merdeka.com/eddysoeparno.com

Eddy mengingatkan, seharusnya partai pendukung wajib menjaga wibawa Presiden Jokowi. Sayang, dia tak mengungkap siapa pembisik Jokowi yang dimaksud itu.

"Padahal kita semua wajib, apalagi partai pendukung, wajib menjaga wibawa Presiden," tutup dia.

Akibat kritik ini, partai pendukung Jokowi pun sepakat, bahwa partai yang tak solid semestinya keluar dari koalisi pemerintah. Meski, tidak langsung menyebut partai itu adalah PAN.

"Ketika dia diminta kewajiban dia menolak. Karena itu, kalau memang tidak nyaman di dalam koalisi, karena ada banyak permintaan, hanya untuk mendapatkan hak saja tetapi tidak mau kewajiban lebih baik mengundurkan diri saja," kata Politikus NasDem Taufiqulhadi menanggapi sikap PAN.

Sekjen PPP Arsul Sani memaklumi jika perbedaan pandangan terjadi di dalam koalisi untuk hal-hal yang tidak mendasar. Misalnya, Pilgub DKI 2017 dan program sekolah lima hari yang ditawarkan Kemendikbud.

"Kalau yang tidak mendasar, boleh dong berbeda. Pertanyaannya kemudian, yang mendasar itu apa? Kalau bagi kami PPP, soal Perppu itu mendasar, soal Presidential Threshold, itu mendasar. Tetapi kalau soal kebijakan 5 hari sekolah itu, itu enggak mendasar. PPP pun keberatan dengan kebijakan 5 hari sekolah," kata Arsul di Mahkamah Konstitusi, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (14/7).

Arsul Sani ©dpr.go.id

PDIP lebih keras lagi menanggapi manuver PAN. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai, partai-partai pendukung pemerintah harus solid dan tidak boleh setengah-setengah mendukung Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut Hasto, Presiden Jokowi seharusnya melakukan evaluasi terhadap partai yang membelot dari sikap partai pendukung pemerintah lainnya.

"Ketika partai menyatakan mendukung tapi di tingkat implementasi justru bersifat setengah setengah Presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi, tetapi PDIP bukan dalam posisi untuk mendorong-dorong," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (13/7).

(mdk/rnd)