Merdeka.com - Tim hukum Prabowo-Sandi, Denny Indrayana berharap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 27 Juni nanti bisa menjelaskan posisi cawapres Ma'ruf Amin di bank anak perusahaan BUMN. Menurutnya, Ma'ruf tak bisa maju sebagai kandidat lantaran anak perusahaan BUMN juga merupakan BUMN.

Hal itu diungkapkan Denny dalam diskusi bertajuk 'Nalar Konstitusi Progresif VS Nalar Kalkulator' di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I No 35, Jakarta Selatan, Selasa (25/6).

"Kalau dibandingkan apple to apple terlihat bedanya, Pak Kiai Ma'ruf tidak mundur dari anak usaha BUMN, Bang Sandi tanpa perintah undang-undang sekalipun memilih mundur dari jabatan wakil gubernur supaya bisa konsentrasi sebagai wapres," kata Denny.

"Intinya ini satu argumen yang saya pikir harus bisa dijelaskan dalam putusan MK dengan baik, bagaimana antikorupsi ada di situ, bagaimana rangkap jabatan ada di situ," tambahnya.

Menurut Denny, MK sudah menyatakan bahwa keuangan BUMN dan anak perusahaannya merupakan keuangan negara. Mereka pun diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Dari segi keuangan negara putusan MK sudah mengatakan keuangan BUMN adalah keuangan negara, begitu BUMN turunkan sahamnya ke anak perusahaan, itu perusahaan negara, makanya anak usaha BUMN tetap diperiksa BPK," ucapnya.

Denny khawatir rawan terjadi korupsi bila anak perusahaan BUMN tidak disamakan dengan BUMN. Serta menjadi celah bagi koruptor untuk membuat anak perusahaan BUMN sebagai tempat korupsi.

"Kalau kemudian berkelit ini anak perusahaan BUMN bukan BUMN, maka kelihatan bahwa akan terjadi wilayah korupsi yang tidak tersentuh KPK. Kalau korupsi jadi gampang, bikin anak perusahaan BUMN saja, toh bukan keuangan negara, korupsi saja di situ, KPK nggak bisa nangkap," pungkasnya.