Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul menolak dianggap bahwasanya Fraksi Partai Demokrat sikapnya mengambang tak tegas terkait Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) diklaim sebagai dana aspirasi. Hal tersebut menanggapi penolakan Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono terhadap dana aspirasi.

"Itu dinamika, ya ada lah. Di kami ada aja yang ingin mencoba meyakinkan, tapi Pak SBY tetap dengan prinsipnya. Jadi saya sebagai juru bicara Partai Demokrat sampai sekarang sebelum lima syarat itu, kami menolak," kata Ruhut di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Rabu (24/6).

Meski begitu Ruhut tetap mengakui bahwa Partai Demokrat sejauh ini belum menolak atau menerima dana aspirasi. Partai tersebut hanya saja masih menunggu sikap pemerintah. Apapun sikap pemerintah, Partai Demokrat akan mengekor.

"Kami sebenarnya dari fraksi itu bukan menyatakan menerima, kita tunggu pemerintah. Nah pemerintah seperti apa yang dikatakan Sekretaris Kabinet, kan belum. Kita tunggu lah, ojo kesusu, bersabarlah," ungkapnya.

Ruhut juga merasa bangga karena selama ini dirinya benar terkait sikap personalnya menolak dana aspirasi. Di sisi lain Demokrat juga sejalan dengan SBY.

"Nyatanya yang benar gue juga kan, Pak SBY gak setuju kan. Aku berpatokan pada ketua umum saya. Karena saya juru bicara DPP Partai Demokrat, tapi saya anggota DPR," tuturnya.

Ruhut juga mendesak agar Jokowi memiliki sikap yang sama dengan SBY. Sebab menurut Ruhut, sudah jelas dana aspirasi merupakan polemik yang telah lama ada dan dulu SBY menolaknya.

"Ini kan finalnya di pemerintah seperti Pak SBY di tahun 2010. Kan Pak SBY jelas menolak. Dari dulu kita. Waktu dia presiden juga ditolak kok. Jadi kita semua patuh pada Pak SBY," pungkasnya.