Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan batal melantik Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri. Jokowi pun akan mengajukan nama baru tetapi tanpa melibatkan KPK dan PPATK.

Menanggapi hal itu, Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan kewenangan pelibatan dua institusi tersebut adalah hak prerogatif presiden. Tidak ada alasan yang mengharuskan Jokowi harus memakai prosedur tersebut.

"Mekanisme dan pemilihan (Kapolri) itu ada mekanismenya. Tergantung Pak Presiden lagi," kata Syarief di gedung DPR Senayan Jakarta, Kamis (5/2).

Saat ditanya nama calon Kapolri baru, Syarief enggan berkomentar. Siapa pun yang ditunjuk presiden dinilainya cakap memimpin korps Bhayangkara.

"Saya tidak bisa menilai satu-satu. Siapapun yang dipercaya, hak prerogatif presiden," terang dia.

Lanjut dia, Demokrat sepenuhnya mendukung sinergi antara KPK dan Polri. Kedua institusi penegak hukum harus sama-sama diperkuat.

"Yang penting bagi Demokrat kita mendukung KPK dan Polri supaya betul-betul kita dukung dan kita selamatkan," pungkas dia.