Demokrat tentukan sikap soal hak angket untuk Menkum HAM usai reses
Merdeka.com - Partai Demokrat di DPR belum menentukan sikap terkait hak angket terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan, anggota fraksi Demokrat masih menjalani masa reses, sehingga belum dikonsolidasikan untuk dukungan hak angket tersebut.
"Demokrat saat itu belum kumpul semua dan besok kumpul nanti saat paripurna fraksi akan memanggil anggota Demokrat dan lainnya," kata Agus Hermanto di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/3).
Setelah masa reses selesai, kata wakil ketua DPR ini seluruh anggota Demokrat di DPR akan diberikan pengarahan untuk menentukan dukungan atau menolak hak angket tersebut. Demokrat masih akan mengkaji lebih dalam persoalan tersebut.
"Saat ini Demokrat belum ada mengisikan (tanda tangan) persetujuan hak angket," ujarnya.
Seperti diketahui, Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical), PKS dan Gerindra sepakat untuk mengajukan hak angket. Sementara PAN dan PPP kubu Romahurmuziy memastikan tidak ikut dalam hak angket ini. Sisanya, seperti PDIP, NasDem, Demokrat, PKB, Hanura belum menyampaikan sikap resmi.
Hak angket dilakukan kepada Menteri Yasonna terkait kebijakan mengesahkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono. Keputusan ini dinilai syarat muatan politis dan dicurigai ada intervensi dari parpol tertentu.
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.
Baca SelengkapnyaAHY tegas menolak wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu
Baca SelengkapnyaMenurut Herzaky, jika negara memanggil AHY selalu siap memenuhi panggilan itu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Visi dan misi partainya untuk membawa Indonesia menjadi negara kuat
Baca SelengkapnyaSelain Hadi, ada nama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga dilantik hari ini.
Baca SelengkapnyaDemokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu
Baca SelengkapnyaNasDem terus melakukan komunikasi dengan semua pihak terkait hak angket
Baca SelengkapnyaNasDem tak masalah jika Demokrat hengkang dari koalisi pengusung Anies.
Baca SelengkapnyaKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai situasi konflik dan kekerasan di Papua semakin mencederai HAM.
Baca Selengkapnya