Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta tidak ditekan-tekan terkait persoalan kudeta Partai Demokrat. Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan Partai Demokrat, Herman Khaeron meminta Moeldoko mengaku saja dan tidak berdusta.

"Pak Moeldoko jawab saja dengan lisan dan perbuatan, jangan ada dusta di antara kita," katanya lewat pesan singkat, Jumat (26/2).

Menurutnya, saksi-saksi yang membeberkan kepada Demokrat terkait rencana kudeta partai sudah jelas. Bahwa Moeldoko ikut campur dalam pengambilan paksa Demokrat.

"Saksi-saksi jelas kok mengatakan Pak Moeldoko, dan sampai saat ini," ucapnya.

Sementara, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Demokrat, Andi Arief merasa heran dengan Moeldoko yang merasa ditekan. Kata dia, gerakan kudeta masih terus bergerak bersama Moeldoko.

"Pak Moeldoko, Anda merasa ditekan? Kita tahu bahkan setelah gerakan kudeta ini terungkap dan Ketum PD mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi dan mengeluarkan statement, Anda masih terus bergerak bersama segelintir kader yang bersekongkol dengan anda. Kok kenapa merasa ditekan," tulisnya dalam akun Twitter @Andiarief_.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi santai namanya kembali disebut oleh Partai Demokrat. Sebelumnya diketahui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyeret nama Moeldoko. SBY menganggap Moeldoko telah mengganggu nama baik Jokowi, karena orang nomor satu di RI itu tidak tahu apa-apa soal isu kudeta.

"Memang belum selesai di Demokrat? Saya pikir sudah selesai. Kan saya enggak ngikutin ya," kata Moeldoko di Jakarta, Kamis (25/2).

Moeldoko pun meminta agar tidak ada pihak yang menekannya. Sebab saat ini dia tidak mau ikut campur dalam masalah tersebut.

"Jadi janganlah menekan-nekan saya. Saya diam, jangan menekan-nekan dan saya ingin mengingatkan semuanya ya. Saya ingin mengingatkan, karena saya bisa sangat mungkin melakukan apa itu langkah-langkah yang saya yakini," ungkap Moeldoko.

"Saya tidak tahu situasi itu, saya pesan seperti itu saja karena saya punya hak seperti apa yang saya yakini. Itu saja," tambahnya.

Sebelumnya diketahui, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berbicara mengenai isu kudeta kepemimpinan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). SBY meyakini nama pejabat negara dicatut oleh gerakan kudeta Partai Demokrat.

SBY mengatakan gerakan tersebut telah menyinggung nama baik Presiden Joko Widodo. Sebab, nama-nama yang dicatut diyakini SBY memiliki integritas. Dia pun menyakini nama Menko Polhukam Mahfud MD dan Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly hanya dicatut oleh gerakan kudeta Partai Demokrat. Begitu juga dengan Kepala BIN Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Partai Demokrat tetap percaya, bahwa para pejabat tersebut memiliki integritas, betul-betul tidak tahu menahu dan tidak masuk diakal jika ingin mengganggu Partai Demokrat," kata SBY melalui video, Rabu (24/2).

Tak hanya itu, SBY mengatakan apa yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tidak diketahui oleh Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Jokowi memiliki integritas berbeda dengan pembantu dekatnya itu. Gerakan tersebut juga sangat mengganggu dan merugikan nama baik Jokowi.

"Secara pribadi, saya sangat yakin bahwa yang dilakukan Moeldoko, adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi. Saya juga yakin bahwa Presiden Jokowi memiliki integritas yang jauh berbeda dengan perilaku pembantu dekatnya itu. Partai Demokrat justru berpendapat, apa yang dilakukan Moeldoko tersebut sangat mengganggu dan merugikan nama baik beliau," kata SBY.

Lebih lanjut, SBY membenarkan pernyataan Partai Demokrat memiliki beda pandangan dengan pemerintah setelah Mensesneg Pratikno mengatakan gerakan kudeta itu hanya persoalan internal.

"Dari segi logika dan akal sehat, dari laporan dan kesaksian sejumlah kader yang merasa dijebak termasuk pelibatan aktif dan langsung dari Kepala Staf Presiden Moeldoko, nyata sekali, gerakan pendongkelan kepemimpinan Partai Demokrat itu bukan hanya masalah internal, tetapi ada pelibatan unsur eksternal. Dan unsur eksternal itu paling tidak adalah seorang pejabat penting di pemerintahan," pungkasnya.