Demokrat minta KPU buat aturan calon tunggal boleh ikut pilkada

Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan jika daerah yang memiliki calon tunggal boleh mengikuti pilkada serentak. Atas putusan itu, KPU diminta membuat payung hukum, agar calon tunggal yang diputuskan ditunda bisa menggelar pilkada bersama 9 Desember nanti.

"Partai Demokrat akan menghormati keputusan MK terkait referendum calon tunggal dalam Pilkada serentak," kata Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan dalam pesan singkat, Rabu (30/9).

Hinca menilai, mau tidak mau KPU memang harus membuat aturan baru atas putusan itu. Sehingga tak ada lagi penundaan pilkada hanya karena adanya calon tunggal di suatu daerah.

"KPU harus segera menyikapi dengan membuat peraturan pelaksanaan tentang itu," terang dia.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi hari ini mengabulkan permohonan uji materi calon tunggal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. MK mempersilakan daerah yang hanya memiliki calon tunggal untuk menyelenggarakan Pilkada serentak pada Desember 2015.

"Mahkamah menyatakan mengabulkan permohonan pemohon," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (29/9).

Sementara itu, Hakim Suhartoyo mengatakan, Hakim Konstitusi dalam pertimbangannya menilai, Undang-Undang mengamanatkan pemilihan kepala daerah merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah. Pilkada yang berlangsung secara demokratis harus menjamin terwujudnya kekuasaan di tangan rakyat.

"Menimbang hak untuk dipilih dan memilih tidak boleh tersandera aturan paling sedikit dua pasang calon. Pemilihan harus tetap dilaksanakan meski hanya ada satu pasang calon," papar Hakim Suhartoyo.

Seperti diketahui, uji materi calon tunggal Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota diajukan oleh pakar komunikasi politik Effendi Gazali dan Yayan Sakti Suryandaru. Pasal-pasal yang diajukan dalam uji materi adalah Pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 50 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 54 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005.

Pemohon mengatakan, ditundanya pilkada yang hanya memiliki satu calon akan merugikan hak konstitusional rakyat. Penundaan pilkada berdasar pada UU Pilkada yang mewajibkan pilkada harus diikuti oleh dua calon.