Demokrat kembali tercoreng korupsi
Merdeka.com - Partai Demokrat kembali diterpa isu tak sedap. Tak lain dan tidak bukan, kader Partai Demokrat terbelit kasus korupsi.
Dia adalah anggota Komisi III DPR I Putu Sudiartana. Putu Sudiartana ditangkap saat hendak bertransaksi. Sayang sampai kemarin, KPK belum menjelaskan dengan detail, kasus apa yang menjerat politisi asal Bali tersebut.
KPK hanya menyatakan bahwa Putu terbelit kasus suap di Dinas PU Sumatera Barat. Putu ditetapkan tersangka dan barang bukti disita berupa bukti transfer Rp 500 juta dan uang cash 40.000 dolar Singapura.
Kasus korupsi yang menjerat partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini memang bukan kali ini saja. Sebelum Sudiartana, sudah banyak kader utama berlambang bintang Mercy ini berbaju rompi oranye keluar dari KPK.
Sebut saja, mantan Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat Andi Mallarangeng, mantan Bendum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, mantan Wakil Sekjen Demokrat Angelina Sondakh, mantan Ketua DPP Demokrat Sutan Bhatoegana, mantan anggota Majelis Tinggi Demokrat Jero Wacik hingga eks sang Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum.
Keseluruh petinggi Partai Demokrat itu terjerat kasus korupsi sejak tahun 2012 hingga SBY lengser dari kursi Presiden RI keenam. Mereka dicokok KPK karena berbagai kasus. Misalnya, proyek Wisma Atlet, proyek di Kemendikbud, proyek Hambalang, proyek di Kementerian ESDM dan di Komisi VI DPR.
Kasus korupsi ini bikin Demokrat porak poranda. Bahkan dalam Pemilu 2014, perolehan kursi di DPR RI merosot tajam. Dari Pemilu 2009 yang punya 148 kursi, hingga menciut sampai 60 orang saja di parlemen.
Dari kasus tersebut, Demokrat kemudian mengambil sejumlah langkah. Salah satunya, seluruh kader wajib menandatangani pakta integritas mundur jika terjerat kasus hukum.
Sejak kursi kepemimpinan Demokrat diambil alih SBY, kader partai biru tersebut terbilang adem ayem, setelah gonjang ganjing pergantian ketua umum yang terjerat korupsi. Termasuk pasca Kongres Demokrat di Surabaya yang menetapkan SBY jadi ketua umum, tak satupun kader inti Demokrat terjerat kasus.
Hingga pada akhirnya, politik tanah air kembali dikejutkan dengan penangkapan KPK terhadap I Putu Sudiartana. Kasus ini membuat SBY resah, bahkan mantan Menko Polhukam era Megawati Soekarnoputri itu langsung mengumpulkan petinggi partai di kediamannya di Cikeas, Bogor.
Hasilnya, Demokrat memecat Putu dari seluruh keanggotaan partai. Meskipun Demokrat belum tahu persis kasus yang menjerat Putu.
Demokrat juga menyayangkan sikap KPK yang tak detail menjelaskan. Demokrat tak melihat ada operasi tangkap tangan dari kronologi yang dibeberkan pimpinan KPK malam kemarin.
"Penjelasan dari KPK yang kami dengarkan tadi, kemudian kami tidak melihat penjelasan yang mengindikasikan OTT. Sebab, yang sejauh ini, tapi kami bekerja sama. Itu sama sekali tidak ada keterangan yang menggambarkan terjadinya OTT," kata Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin di kawasan Menteng,Jakarta, Rabu (29/6).
Dia berharap, lembaga antirasuah tersebut mau memberikan penjelasan lebih rinci proses penangkapan kadernya. Sebab, OTT yang dilakukan tidak jelas.
"Dari penjelasan KPK sendiri, sampai detik ini, apa yang dimaksudkan OTT tersebut. Masih tetap pertanyaan, kami harapkan dapatkan jawaban dari KPK," tegasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaPenghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.
Baca SelengkapnyaModusnya, para pelaku melakukan korupsi dengan sengaja memecah proyek
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Terhadap ketujuh orang tersebut dicegah untuk enam bulan pertama hingga bulan Juli 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaPolri juga menetapkan 887 tersangka tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) sepanjang tahun 2023.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023
Baca SelengkapnyaNamun dia mengingatkan jangan sampai adalagi penegakan kasus korupsi berbau kriminalisasi.
Baca SelengkapnyaPolitikus Partai Gerindra tersebut juga mengungkap bahaya dari korupsi SDA yang bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR RI dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menyoroti penanganan perkara tersebut.
Baca Selengkapnya