Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Demokrat: Jangan ada barter RUU Tax Amnesty dengan revisi UU KPK

Demokrat: Jangan ada barter RUU Tax Amnesty dengan revisi UU KPK Benny K Harman usai diperiksa KPK. ©2013 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Di tengah tarik ulur pembahasan, politikus Partai Demokrat Benny Kabur Harman berharap jangan sampai ada barter antara RUU Tax Amnesty dengan revisi UU KPK.

"Kita enggak mau tukar guling UU KPK dengan UU Tax Amnesty. Kita enggak mau lobi-lobi soal ini," kata Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/2).

Benny juga menegaskan bahwa pandangan minifraksi di Baleg DPR yang dibawa Khatibul Umam Wiranu bukanlah sikap resmi Demokrat.

"Forum Baleg kita belum ada, pernyataan sikap fraksi di Baleg belum ada, ya tentu adalah pandangan perorangan. Kemarin itu pandangan individual, pandangan fraksi menunggu konsultasi dengan ketum (Susilo Bambang Yudhoyono) dan konsultasi dengan pimpinan fraksi," jelasnya.

‎Wakil ketua komisi III DPR tersebut juga mencurigai mengapa pagi tadi Baleg ingin agar segera draf revisi UU KPK disepakati di sidang paripurna. Bahkan surat undangan kepada anggota dewan sudah beredar sebelum ada keputusan dari seluruh fraksi dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus).

"Ya itu tadi tergesa-gesa, tiba-tiba enggak ada angin enggak ada hujan diproses paripurna. Kami juga menolak rapat paripurna itu karena kita belum melakukan pengkajian secara cermat isi perubahan itu, harus didiskusikan dulu, jangan tergesa-gesa, inikan tergesa-gesa, ada apa?" ujarnya.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Terseret Skandal Pungli, Segini Harta Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi
Terseret Skandal Pungli, Segini Harta Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi

Skandal pungli di Rutan KPK itu diduga melibatkan 93 pegawai.

Baca Selengkapnya
Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional
Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional

Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.

Baca Selengkapnya
Ada 431 Kasus Korupsi Diusut Polisi di Tahun 2023, Kerugian Negara Capai Rp3,6 Triliun
Ada 431 Kasus Korupsi Diusut Polisi di Tahun 2023, Kerugian Negara Capai Rp3,6 Triliun

Polri juga menetapkan 887 tersangka tersangka kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) sepanjang tahun 2023.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Debat Cawapres Harus Perjelas Program Kredit untuk UMKM Pertanian
Debat Cawapres Harus Perjelas Program Kredit untuk UMKM Pertanian

Jika isu tersebut tidak diatasi, UMKM pertanian hanya akan menjadi sorotan sesaat pada saat pemilu, namun setelahnya kembali terabaikan.

Baca Selengkapnya
Detik-Detik Rambut Pelaku Mutilasi Keponakan Dijambak Warga, Suasana Gaduh Polisi Langsung Bereaksi
Detik-Detik Rambut Pelaku Mutilasi Keponakan Dijambak Warga, Suasana Gaduh Polisi Langsung Bereaksi

Motif pelaku menghabisi keponakannya karena tergiur mencuri perhiasan emas yang dikenakan korban.

Baca Selengkapnya
Demokrat Hampir 10 Tahun jadi Oposisi, Kritik AHY: Pembangunan di Indonesia Belum Merata
Demokrat Hampir 10 Tahun jadi Oposisi, Kritik AHY: Pembangunan di Indonesia Belum Merata

AHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat
Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat

Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.

Baca Selengkapnya
Rugikan Negara Rp 18 M Akibat Korupsi Bansos, Sekda Keerom Ditahan Polda Papua
Rugikan Negara Rp 18 M Akibat Korupsi Bansos, Sekda Keerom Ditahan Polda Papua

Sekda Keerom terduga korupsi hingga negara mengalami kerugian sebesar Rp18.201.250.000

Baca Selengkapnya
TKN Prabowo-Gibran Jawab Kritik PDIP soal Utang Kemenhan Gara-Gara Belanja Alutsista
TKN Prabowo-Gibran Jawab Kritik PDIP soal Utang Kemenhan Gara-Gara Belanja Alutsista

TKN Prabowo-Gibran menilai kritik PDI Perjuangan sebagai nalar yang salah dan bisa berdampak negatif kepada masyarakat.

Baca Selengkapnya